
JOMBANG – Penyidikan kasus pupuk subsidi di kejaksaan negeri (Kejari) Jombang terus berlanjut. Selasa (29/6) penyidik mengagendakan pemeriksaan terhadap tersangka Khusaeri. Sayang pemeriksaan batal dilakukan lantaran tersangka belum siap.
”Kemarin (29/6) kita agendakan pemeriksaan terhadap tersangka KS, tapi karena tersangka tidak membawa penasehat hukum (PH) sehingga pemeriksaan belum bisa dilakukan,” terang Muhammad Salahuddin, Kasipidsus Kejaksaan Negeri Jombang.
Salahuddin menerangkan, tersangka memiliki hak didampingi penasehat hukum. ”Saat hadir kemarin dia datang sendiri, tidak didampingi PH juga akhirnya tidak kita lanjutkan. Dia (tersangka,Red) meminta waktu dulu,” lanjutnya.
Ditanya kapan penyidik akan mengagendakan pemeriksaan lanjutan terhadap mantan koordinator PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) Kecamatan Mojoagung, Salahuddin menyebut secepatnya. ”Kita agendakan pekan depan,” imbuhnya.
Dia berharap minggu depan tersangka sudah bisa didampingi penasehat hukumnya.
Dalam pemanggilan ulang itu. ”Misal tidak bisa cari PH, kami akan sediakan nanti,” katanya.
Salahuddin menyebut, hingga kemarin masih terus melakukan pemeriksaan kepada beberapa saksi untuk tersangka kedua ini. ”Hari ini dari poktan (kelompok tani) juga kita panggil kembali sebagai saksi tambahan,” imbuhnya.
Dia berharap bisa segera menyelesaikan penyidikan tersangka kedua. Sehingga bisa segera meneruskannya ke pengadilan. ”Begitu berkas penyidikan tuntas, segera kita kebut tahap duanya,” bebernya.
Disinggung terkait berkas tersangka Salahuddin, oknum Koperasi Sumber Rejeki yang sebelumnya sudah dilakukan tahap dua, disebutnya belum dilimpah ke pengadilan. ”Karena kita kepengennya nanti pelimpahan ke pengadilan bersamaan. Sehingga sidang juga bersamaan harinya. Kita mempertimbangkan efisiensi waktu juga soalnya,” pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, setelah menetapkan Solahudin, pengurus KUD Sumber Rejeki, Desa Miagan, Kecamatan Mojoagung sebagai tersangka, penyidik Kejari Jombang terus mendalami kasus.
Hasilnya, penyidik mengendus keterlibatan oknum PPL yang diduga membantu Solahudin menyimpangkan pupuk subdisi. Dalam prosesnya, penyidik menetapkan Khusaeri, mantan koordinator PPL Kecamatanm Mojoagung sebagai tersangka.
Khusaeri, ditetapkan sebagai tersangka sejak (4/6) lalu. Dia menerangkan, antara tersangka pertama Solahudin dan Khusaeri saling kerja sama. Berkat bantuan Khusaeri yang saat itu menjabat koordinator penyuluh pertanian lapangan (PPL) di Kecamatan Mojoagung, tersangka Solahudin bisa mendapatkan jatah pupuk bersubsidi berlimpah. ”Totalnya 132 ton, rinciannya itu dia dapat 66 ton pupuk jenis ZA dan 66 ton pupuk jenis NPK bersubsidi, jumlah ini hanya yang diduga dikorupsi sama tersangka ini,” terangnya.
Salahuddin kembali menjelaskan, modus yang dipakai tersangka Solahudin dan Khusaeri adalah dengan memanipulasi rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) petani. Solahudin yang seorang petani tebu besar dengan lahan sangat luas, terancam tidak dapat jatah pupuk bersubsidi kala itu. ”Karena syarat dapat jatah pupuk kan petani penggarap dan luas lahannya tidak lebih dari 2 hektare,” lanjutnya.
Khawatir tidak dapat pupuk bersubsidi, Solahudin pun meminta petunjuk kepada Khusaeri yang kala itu bertugas sebagai koordinator PPL di Kecamatan Mojoagung. Khusaeri, mengajari Solahudin bagaimana agar sawahnya yang luas itu tetap dapat jatah pupuk bersubdisi yang seharusnya hanya didapat petani kecil. ”Caranya, yaitu dengan memanipulasi luasan lahannya si Solahudin, jadi sawah luas itu dipecah-pecah atas nama keluarganya sehingga besarannya jadi terlihat kecil, tapi nama yang masuk jadi banyak di RDKK,” lontarnya.
Dari hitungan sementara, akibat perbuatannya, memalsukan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi pada 2018 di Kecamatan Mojoagung, negara dirugikan hingga lebih dari Rp 500 juta rupiah. ”Kerugiannya Rp 542 juta rupiah,” terang Imran, Kajari Jombang.
Akibat perbuatannya, baik Solahudin dan Khusaeri, dijerat dengan pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Solahudin telah ditahan setelah tahap dua pekan lalu, sementara Khusaeri segera dijadwalkan pemeriksaan sebagai tersangka.
