
JOMBANG – Vonis empat tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya terhadap terdakwa Maret Yudianto dirasa memberatkan. Sebagai upaya hukum, mantan kepala Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Jombang resmi mengajukan upaya banding Pengadilan Tinggi Surabaya.
Pantauan di laman sipp.pn-surabayakota.go.id, terdakwa Maret Yudianto secara resmi telah mengajukan upaya banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.
Maret telah mengajukan banding sejak Rabu (23/6) (23/6) atau sehari setelah menerima vonis majelis hakim Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya (22/6).
Dikonfirmasi terpisah, Muhammad Salahuddin, Kasipidsus Kejaksaan Negeri Jombang membenarkan perihal upaya banding terdakwa Maret itu. ”Untuk Maret memang mengajukan banding, kami sudah menerima informasinya,” terangnya.
Kendati demikian, hingga kemarin Solahudin mengaku belum menerima memori banding dari Maret. Pihaknya pun mengaku siap menghadapi banding yang dilakukan terdakwa. ”Sampai sekarang kita belum menerima momori bandingnya, tapi tentu kita siap,” singkat Solahuddin.
Seperti diberitakan sebelumnya, sidang vonis terdakwa Maret Yudianto terdakwa kasus dugaan penyimpangan aset Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Jombang berlangsung di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya (22/6).
Dalam putusannya, majelis hakim menjatuhkan vonis pidana penjara 4 tahun penjara dan denda sebesar Rp 200 juta subsidair 1 bulan kurungan. Selain itu, Maret diwajibkan mengembalikan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 258.290.000 subsidair 1 bulan kurungan.
Putusan majelis hakim lebih rendah dari tuntutan JPU yang menuntut hukuman pidana 5 tahun penjara dipotong masa tahanan dan denda Rp 200 juta subsidair 3 bulan kurungan. Selain itu, mantan kepala Kelurahan Kepanjen juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 258.290.000 subsidair 2 tahun 6 bulan.
Sebelumnya, Satreskrim Polres Jombang melakukan penyelidikan dugaan penyimpangan dana sewa aset tanah milik Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Jombang. Hasilnya, eks kepala kelurahan Kepanjen, Maret Yudianto ditetapkan sebagai tersangka sejak Juni 2020.
Polisi bekerja sama dengan Inspektorat Jombang, sudah melakukan audit keuangan. Hasilnya, muncul dugaan nilai kerugian negara hingga Rp 271 juta. Karena panjang masa sewa sawah itu selama 5 tahun terhitung sejak 2014-2019.Akibat perbuatannya, eks Kepala Kelurahan Kepanjen dijerat melanggar pasal 2 dan 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
