
JOMBANG – Usai melakukan penahanan terhadap Solahudin, tersangka kasus dugaan penyimpangan pupuk subdisi, Rabu (23/6) lalu, jaksa penutut Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang segera melimpahkan berkas perkaranya ke persidangan.
”Jadi untuk penahanan kita lakukan 20 hari pertama dulu. Setelah ini berkas akan dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan,” terang Kajari Jombang Imran kepada Jawa Pos Radar Jombang.
Sementara itu, Kasipidsus Kajari Jombang Muhammad Salahuddin menerangkan, saat ini masih melanjutkan proses penyidikan, terlebih setelah pihaknya menetapkan Khusaeri sebagai tersangka kedua.
Dia menerangkan, antara tersangka pertama Solahudin dan Khuseri memang saling kerja sama. Berkat bantuan Khusaeri yang saat itu menjabat koordinator penyuluh pertanian lapangan (PPL) di Kecamatan Mojoagung, tersangka Solahudin bisa mendapatkan jatah pupuk bersubsidi berlimpah. ”Totalnya 132 ton, rinciannya itu dia dapat 66 ton pupuk jenis ZA dan 66 ton pupuk jenis NPK bersubsidi, jumlah ini hanya yang diduga dikorupsi sama tersangka ini,” terangnya.
Salahuddin kembali menjelaskan, modus yang dipakai tersangka Solahudin dan Khusaeri adalah dengan memanipulasi rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) petani. Solahudin yang seorang petani tebu besar dengan lahan sangat luas, terancam tidak dapat jatah pupuk bersubsidi kala itu. ”Karena syarat dapat jatah pupuk kan petani penggarap dan luas lahannya tidak lebih dari 2 hektare,” lanjutnya.
Khawatir tidak dapat pupuk bersubsidi, Solahudin pun meminta petunjuk kepada Khusaeri yang kala itu bertugas sebagai koordinator PPL di Kecamatan Mojoagung. Khusaeri, mengajari Solahudin bagaimana agar sawahnya yang luas itu tetap dapat jatah pupuk bersubdisi yang seharusnya hanya didapat petani kecil. ”Caranya, yaitu dengan memanipulasi luasan lahannya si Solahudin, jadi sawah luas itu dipecah-pecah atas nama keluarganya sehingga besarannya jadi terlihat kecil, tapi nama yang masuk jadi banyak di RDKK,” lontarnya.
Dan setelah diajukan ke pemerintah, RDKK itu disetujui. Solahudin pun akhirnya mendapat jatah pupuk bersubsidi yang seharusnya jatah petani kecil lainnya. Hingga kemarin, jaksa menyebut masih terus memperdalam perihal adanya kemungkinan aliran uang setelah RDKK itu disetujui Khusaeri. ”Apakah ada uang jasa atau sebagainya, masih kami dalami, keduanya belum terbuka,” lontarnya.
Dalam waktu dekat, pihaknya sudah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Khusaeri. ”Harapannya segera bisa kita lengkapi, sehingga nantinya bisa kita limpahkan bareng berkasnya ke persidangan,” singkatnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, setelah sekitar empat bulan berstatus tersangka, Solahudin, 55, oknum pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Sumber Rejeki Mojoagung akhirnya dijebloskan ke tahanan. Kemarin (23/6) penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang melimpahkan tersangka dan barang bukti ke jaksa penuntut.
Dari hitungan sementara, akibat perbuatannya, memalsukan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi untuk kecamatan Mojoagung tahun 2018, negara dirugikan hingga lebih dari Rp 500 juta rupiah. ”Kerugiannya Rp 542 juta rupiah,” terang Imran, Kajari Jombang.
Sementara itu, selain Solahudin, 55, penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang juga menetapkan Khusaeri, mantan Koordinator penyuluh pertanian lapangan (PPL) Kecamatan Mojoagung sebagai tersangka.
”Untuk tersangka kedua bernama KS (Khusaeri, Red). Dia ini dulunya koordinator PPL Pertanian di UPT Pertanian Mojoagung situ,” terang Muhammad Salahuddin, Kasipidsus Kejari Jombang.
Salahuddin menjelaskan, penetapan Khusaeri sebagai tersangka dilakukan penyidik sejak 4 Juni 2021 lalu. Ini setelah penyidik menyebut telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkannya sebagai tersangka.
Peran Khusaeri, disebut Salahuddin cukup vital dalam penyelewengan pupuk bersubdisi di Kecamatan Mojoagung ini. sebagai koordinator PPL, Khusaeri berperan aktif sebagai pengarah Solahudin dalam mengatur RDKK abal-abal miliknya. ”Jadi modusnya ini tersangka KS mengarahkan tersangka SO untuk mengatur RDKK agar dia bisa dapat jatah pupuk bersubsidi, padahal harusnya tidak bisa,” lanjutnya.
