Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Mengaku Atas Perintah dan Persetujuan Bupati dan Sekda Jombang

R
Penulis: Rojiful Mamduh❯
JOMBANG – Sidang lanjutan kasus dugaan penyimpangan dana sewa aset kel
JOMBANG – Sidang lanjutan kasus dugaan penyimpangan dana sewa aset kel

JOMBANG – Sidang lanjutan kasus dugaan penyimpangan dana sewa aset kelurahan dengan terdakwa Maret Yudianto digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Selasa (15 /6). Dalam materi pembelaannya, eks Kepala Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Jombang meminta dibebaskan dari jeratan hukum lantaran perbuatannya atas perintah dan persetujuan bupati dan sekda.


”Terdakwa meminta agar dibebaskan dari segala tuduhan kepadanya dan dibebaskan dari jeratan hukum,” terang Muhammad Salahuddin, Kasipidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang.


Dalam penyampaian pleidoinya, terdakwa Maret mengulang kesaksiannya, bahwa perbuatannya menyewakan aset Kelurahan Kepanjen itu atas perintah dan persetujuan bupati saat itu.  ”Terdakwa juga menyebut mendapat izin dari sekdakab yang menjabat saat itu, karena keperluannya untuk operasional kelurahan,” lanjutnya.


Karenanya, melalui penasehat hukumnya, terdakwa berharap dirinya dibebaskan dari jeratan hukum. ”PH terdakwa juga meminta kliennya dibebaskan,” imbuhnya.


Sebelumnya, Satreskrim Polres Jombang melakukan penyelidikan dugaan penyimpangan dana sewa aset tanah milik Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Jombang. Hasilnya, eks kepala kelurahan Kepanjen, Maret Yudianto ditetapkan sebagai tersangka sejak Juni 2020.


Polisi bekerja sama dengan Inspektorat Jombang, sudah melakukan audit keuangan. Hasilnya, muncul dugaan nilai kerugian negara hingga Rp 271 juta. Karena panjang masa sewa sawah itu selama 5 tahun terhitung sejak 2014-2019. Akibat perbuatannya, eks Kepala Kelurahan Kepanjen dijerat melanggar pasal 2 dan 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.


Usai mendengarkan dakwaan JPU, Maret mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Dalam keberatannya itu, ada tiga poin yang dia ungkapkan. Pertama, pihaknya menyatakan kerugian negara yang didakwakan JPU senilai Rp 271 juta terlalu besar, karena menurut terdakwa hanya Rp 60 juta lebih, dan telah dikembalikan.


Kedua, Maret merasa perbuatannya menyewakan aset kelurahan secara langsung dan menabrak aturan karena ada perintah langsung dari atasannya (Bupati Jombang saat itu,Red). Ketiga, Maret menyebut dakwaan JPU dinilainya kurang cermat. Sayang, upaya hukum yang dilakukan terdakwa rontok. Majelis hakim menolak eksepsi terdakwa karena dinilai sudah masuk ke materi pokok persidangan.



Advertisement
Advertisement
Editor : Rojiful Mamduh

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer