Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Maret Mengaku Dapat Perintah Secara Lisan

R
Penulis: Rojiful Mamduh❯
JOMBANG - Sidang lanjutan kasus dugaan penyimpangan hasil sewa aset ke
JOMBANG - Sidang lanjutan kasus dugaan penyimpangan hasil sewa aset ke

JOMBANG - Sidang lanjutan kasus dugaan penyimpangan hasil sewa aset kelurahan dengan terdakwa Maret Yudianto kemarin digelar di pengadilan Tipikor Surabaya. Sesuai agenda sidang penyampaian nota keberatan (eksepsi) dari pihak terdakwa.



”Tadi (kemarin, Red) sudah digelar sidang lanjutan terdakwa Maret Yudianto. Agendanya penyampaian nota keberatan dari pihak terdakwa,” terang JPU Salahudin melalui Kasi Intelijen  Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang Andi Sebangun, kemarin.



Beberapa poin yang menjadi keberatan pihak terdakwa lanjut Salahudin di antaranya, terkait penghitungan kerugian negara. Berdasar hasil audit yang dilakukan inspektorat,  kerugian negara yang timbul dari kegiatan sewa aset kelurahan kepanjen di masa kepemimpinan Maret mencapai sekitar Rp 271 juta. ”Pihak terdakwa merasa keberatan, sebab dari hasil perhitungannya kerugian yang timbul dari kegiatan sewa aset kelurahan hanya sekitar Rp 60 juta sekian, itupun menurut penyampaian terdakwa sudah dikembalikan,” bebernya.



Selain itu, dari nota keberatannya, terdakwa mengaku menyewakan aset kelurahan secara langsung itu dikarenakan ada perintah secera lesan dari pimpinan daerah. ”Jadi dia berani menyewakan aset secara langsung itu dulu karena ada perintah secara lisan dari bupati lama,” bebernya.



Terakhir dalam poin keberatannya, terdakwa menilai materi dakwaan JPU tidak cermat. ”Ada tiga poin itu,” bebernya.



Sidang ditunda minggu depan dengan agenda tanggapan JPU atas eksepsi terdakwa. ”Ditunda minggu depan, agendanya sidang selanjutnya tanggapan JPU atas eksepsi terdakwa,” singkatnya.



Sebelumnya, Satreskrim Polres Jombang melakukan penyelidikan dugaan penyimpangan uang sewa aset tanah milik Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Jombang. Hasilnya, eks Lurah Kepanjen Maret Yudianto ditetapkan sebagai tersangka sejak Juni 2020.



Polisi bekerja sama dengan Inspektorat Jombang, sudah melakukan audit keuangan. Hasilnya, diperoleh nilai kerugian negara hingga Rp 271 juta. Karena panjang masa sewa sawah itu selama 5 tahun terhitung sejak 2014-2019.



Akibat perbuatannya, eks Lurah Kepanjen ini dijerat Pasal 2 dan 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.



Sebelumnya, usai menerima pelimpatahan tersangka dan barang bukti dari kepolisian, Salahuddin Kasi Pidsus Kejari Jombang mengatakan, perkara yang menjerat eks Lurah Kepanjen terkait sewa aset kelurahan. Hasil sewa tidak disetor ke kas Pemkab Jombang. ’’Jadi tanah milik aset desa disewakan, hasil sewa tidak disetorkan ke kas desa. Karena (Kepanjen, Red) sudah menjadi kelurahan, maka menjadi aset pemkab. Jadi ketika dia menyewakan secara pribadi, uang yang didapat tidak disetor ke pemkab, ini jadi kerugian negara. Nilainya sekitar Rp 271 juta,’’ jelas Salahuddin.



Berdasarkan keterangan yang diterima lanjut dia, hasil sewa itu dipergunakan operasional kantor desa. ’’Tetapi dimintai bukti penggunaan, dia tidak bisa menunjukkan. Alasan secara lisan saja,’’ beber dia.


Disebutkan, ada sekitar 21 titik aset milik Kelurahan Kepanjen. Seluruhnya merupakan bentuk sawah. Waktu sewa juga berkelanjutan. ’’Jadi banyak titiknya, bentuknya ini sawah. Selama dia menjabat, ada yang satu tahun, ada juga dua tahun, jadi berkelanjutan,’’ terang dia.



Advertisement
Advertisement
Editor : Rojiful Mamduh

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer