
JOMBANG - Sikap pemkab yang tidak tegas menindak tower ilegal mengundang pertanyaan publik. Nurrohman aktivis LSM Pos Paham menilai empat tower yang disegel bisa menjadi pintu masuk aparat penegak hukum (APH) turun.
”Pemkab harus belajar dari eks Bupati Mojokerto. Yang tersandung kasus hukum akibat bermain izin tower,” terangnya.
Menurutnya, karut-marutnya perizinan tower sangat mungkin dijadikan lahan empuk oknum tertentu untuk meraup keuntungan pribadi. ’’Bisa jadi mengarah tindak gratifikasi, dan bisa ditelisik dengan jelas. Jadi empat tower ini bisa menjadi pintu masuk APH. Apalagi statusnya kan sudah puluhan tahun tidak membayar retribusi, jelas itu janggal,’’ kata Rohman kepada Jawa Pos Radar Jombang Minggu (28/3) kemarin.
Menurutnya, sulit dibayangkan pemkab tidak mengetahui kegiatan pembangunan tower. Sebab, pengembang bisa mendirikan tower tentu harus izin ke pemerintah desa termasuk kaitanntan pemanfaatan lahan. ’’Pengusaha tower ini dalam prosesnya, pertama dia akan ke desa atau dusun. Artinya berkaitan masalah lahan. Harus diselesaikan dengan warga, itu pasti ke kades,’’ imbuh dia.
Tahapan lainnya lanjut dia, berkaitan dengan kompensasi bagi warga. ’’Artinya di desa itu sudah tahu bakalan ada tower. Apakah pengusaha memproses izin? Mereka memproses. Akan tetapi, ini ’’ada orang yang punya kepentingan’’ sehingga izin tidak sampai selesai. Tower sudah beroperasi,’’ sambung Rohman.
Bukan tanpa alasan menurut dia, pemkab harusnya sejak awal sudah mengetahui adanya pembangunan tower. ’’Karena yang pertama, untuk lahan ini ada izin prinsip. Jelas tidak mungkin pemkab tidak tahu,’’ papar Rohman.
Melihat itu lanjut dia, ada hal yang aneh terkait perizinan di Jombang. ’’Karena surat izin prinsip itu jelas ada tekennya. Artinya, ada hal yang aneh terkait perizinan. Ada banyak hantu bergentayangan di perizinan,’’ terang dia lagi.
Terlebih masih menurut dia, ketidak tahuan pemkab selama ini dirasa hanya menjadi alasan. ’’Artinya mereka sudah lepas dari tanggung jawab, lalu kerja mereka selama ini apa? Kan mereka punya perangkat sampai ke bawah. Desa misalnya, juga pasti laporan ke kecamatan berkaitan akan berdirinya tower,’’ ungkap Rohman.
Sehingga dia menilai, tower ilegal yang sudah lama beroperasi sengaja dibiarkan. ’’Namanya pemerintah berbuat itu kebijakan, tidak berbuat juga menjadi kebijakan. Dengan membiarkan tower tidak berizin yang tidak membayar itu juga kebijakan. Artinya ada pihak yang diuntungkan, walaupun itu salah dan melanggar,’’ pungkas Rohman.
Seperti diberitakan sebelumnya, indikasi menguapnya pendapatan restribusi menara telekomunikasi semakin terang. Itu setelah Dinas PUPR Jombang menyebut tak bisa memungut restribusi empat titik tower ilegal yang belum lama dipasang plakat Satpol PP.
Keempat tower bodong itu masing-masing, satu tower di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto, satu di Desa Genukwatu, Kecamatan Ngoro, satu di Desa Rejoagung, Kecamatan Ploso dan satu lagi di Kelurahan Jelakombo, Kecamatan Jombang.
”Untuk empat tower itu masih belum kita tarik (retribusi). Apabila kita tarik sama saja kita melegalkan tower tersebut,” tegas Bayu Pancoroadi, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jombang saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Jombang (10/3).
