
JOMBANG - Upaya pemkab membentuk satgas penindakan tower ilegal hingga kini masih berkutat di draf. Sementara empat titik tower ilegal yang sebelumnya disegel Satpol PP hingga kini masih bebas beroperasi.
Agus Susilo Sugioto Kasatpol PP Jombang menerangkan hingga kini satgas penindakan tower ilegal belum rampung. Namun demikian, draf pembentukan tim sudah naik ke meja Setdakab Jombang. ’’Jadi sudah kita naikkan ke bagian hukum. Di sana nanti diteliti lagi dan akan dinaikkan ke ibu bupati,’’ kata Agus kepada Jawa Pos Radar Jombang.
Agus tak bisa memastikan kapan satgas gabungan ini rampung dibentuk. ’’Ya nggak tahu kita, yang jelas kemarin sudah dapat dan membuat itu (draf, Red) dan sudah kita naikkan,’’ imbuh dia.
Meski beberapa kali draf sempat diperbaiki menurut Agus, tak ada kendala dalam rencana pembentukan tim. ’’Tidak ada sama sekali kendala,’’ sambung Agus.
Disiinggung terkait empat titik tower tak berizin yang sebelumnya disegel Satpol PP, disebutnya hingga kini masih tetap beroperasi. Kendati demikian, berdasar informasi diterima, pihak tower kini sudah mulai memproses perizinan. ’’Kelihatannya di DPMTPSP kemarin sudah ada itikad baik mengurus izin. Mungkin dia ini juga akan membayar retribusi kalau izinnya sudah keluar,’’ terang dia.
Dikatakan, setelah izin keempat tower itu keluar, pihaknya akan segera mencopot plakat penutupan. ’’Ya nggak apa, soalnya kalau izin keluar nanti plakatnya kita copot,’’ terang Agus.
Begitupula dengan tim masih menurut Agus, nantinya ketika sudah terbentuk bakal tetap berjalan. ’’Ýa tetap ada, karena untuk berikutnya kalau ada yang ilegal lain selain yang empat kemarin. Seperti di Mojowarno kemarin itu kan ditutup warga, kita berterima kasih pada warga dan desa,’’ pungkas Agus.
Dikonfirmasi terpisah Abdul Majid Nindyagung Kabag Hukum Setdakab Jombang mengakui, draf pembentukan tim sudah berada di mejanya. Saat ini menuju ke meja Bupati Jombang Mundjidah Wahab. ’’Sudah proses pendatanganan ibu bupati melalui paraf tanggung jawab mulai dari kasubag, kabag, asisten dan sekda. Baru kemudian ditandatangani bupati,’’ tulis Agung melalui pesan WhatsApp.
Terpisah, Miftahul Ulum Kepala Dinas PUPR Jombang melalui Bayu Pancoro Adi sekretaris dinas menuturkan, dari empat tower ilegal yang sudah dipasang plakat korps penegak perda, kini mulai berproses lagi mengurus izin. Hal Itu berdasarkan berkas yang diterima dari OPD terkait, yakni berkaitan dengan rekomendasi IMB. ’’Jadi rekomendasi IMB baru diurus kemarin, keempatnya. Dari pengusaha mungkin berproses dua hari lalu,’’ kata Bayu dikonfirmasi.
Diakui, untuk proses itu berada di OPD terkait. ’’Jadi kita menerima limpahan berkas dari DPMPTSP. Kita lihat di dalam atau di luar cell plan. Kalau di dalam, maka kita keluarkan rekomendasi,’’ imbuh dia.
Sedangkan di luar cell plan lanjut dia, bakal ada kajian yang dilakukan. ’’Apakah perlu dan tidaknya membangun tower itu,’’ beber dia.
Bayu kembali menjelaskan, dari empat tower bodong itu sebelumnya sudah mengantongi rekomendasi TKPRD (Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah). Perjalanannya, tak dilanjutkan hingga ke IMB. ’’Jadi sebetulnya untuk izin itu sudah pernah, yakni rekomendasi TKPRD tahun 2012. Tetapi tidak diurusi proses selanjutnya, termasuk IMB,’’ pungkas Bayu.
