
JOMBANG - Meski sudah terpasang segel Satpol PP, hingga kini keempat tower ilegal masih tetap beroperasi. Salah satunya tower tak berizin di Kelurahan Jelakombo, Kecamatan Jombang Jumat (19/3) kemarin. Bahkan petugas masih leluasa melakukan perawatan.
Pantauan sekira pukul 13.00, tower yang berdiri di sekitar permukiman warga terlihat masih beroperasi. Di sejumlah bagian perkakas tower terlihat masih aktif. Terdengar deru mesin dari titik tower.
Selain itu, aliran listrik ke tower juga masih tersambung. Bahkan dari informasi warga, usai disegel Satpol PP awal Maret lalu, sudah ada petugas yang datang melakukan perawatan. Hal itu juga diperkuat dengan kondisi kotak meteran yang masih terbuka.
Kartono salah satu warga menerangkan, sebelumnya menjumpai salah satu petugas melakukan pengecekan ke area tower itu. ’’Jadi pagi tadi (kemarin, Red) ada petugasnya ke sini, satu orang yang merawat tower,’’ kata Tono panggilan akrabnya.
Dia sendiri tak bisa memastikan dari mana petugas yang berseragam itu. ’’Mungkin dari towernya, soalnya pas mau ngecek itu dia permisi bilang mau servis,’’ imbuh dia.
Diakui, selama ini tower itu masih mendapat perawatan rutin. Hampir sebulan sekali terdapat petugas yang melakukan pengecekan. ’’Kadang nggak mesti tanggalnya, pokoknya sebulan pasti ada yang servis,’’ sambung Tono.
Kendati demikian, usai tower ilegal itu dipasang plakat oleh pemkab, baru kali ini ada petugas melakukan perawatan. Selebihnya, dilakukan sebelum menara pencakar langit itu disegel. ’’Baru sekarang, katanya petugasnya tadi itu yang merawat tower se-Jombang. Kalau dari PLN kelihatannya bukan, soalnya kalau PLN yang ke sini itu pakaian hijau-hijau. Biasa yang bagian nyatet,’’ jelas dia.
Terkait masih terbukanya pintu kotak meteran itu, dia juga tak mengetahui persis. Hanya saja, selama ini memang ditutup. ’’Baru sekali dibiarkan terbuka, dulu mesti ditutup,’’ beber Tono.
Apalagi di kotak itu terdapat tempat kunci. ’’Ini kan ada tempat kuncinya, mungkin tadi yang ke sini lupa nggak dikuci lagi. Jadinya dibiarkan terbuka,’’ terang dia lagi.
Seperti diberitakan sebelumnya, empat bangunan menara telekomunikasi bermasalah izin. Satu Di Kelurahan Jelakombo, Jombang milik PT Inforte Solusi Infotek. Berdiri sekitar 2020, tak punya IMB. Di antaranya, satu tower di Desa Sumbermulyo, Jogoroto milik PT Daya Mitra Telekomunikasi. Berdiri sekitar 2011, tak punya IMB.
Selain itu, satu tower di Dusun Kedungbokor, Desa Genukwatu, Ngoro milik PT Daya Mitra Telekomunikasi. Berdiri sekitar 2012, tak punya IMB. Satu tower di Dusun/Desa Rejoagung, Ploso milik PT Persada Sokka Tama. Berdiri sekitar 2013, tak punya IMB. ”Untuk empat tower itu masih belum kita tarik (retribusi). Apabila kita tarik sama saja kita melegalkan tower tersebut,” tegas Bayu Pancoroadi, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jombang saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Jombang (10/3) kemarin.
Bayu menambahkan, hingga saat ini belum ada data yang masuk untuk proses perizinan empat tower. Sehingga pihaknya belum memiliki pijakan memungut retribusi. ”Kalau empat itu masih belum masuk. Hanya satu masuk di Desa Plosorejo Kecamatan Kesamben. Jadi pemilik masih belum mengurus IMB,” terangnya.
Sebenarnya, lanjut Bayu, untuk mengajukan IMB dilakukan sebelum memulai proses pembangunan. Sebab, sebelum menerbitkan IMB terlebih dulu dilakukan kajian. ”Karena pemohon harus mengirim gambar teknis terlebih dahulu dan mendapat rekomendasi dari TKPRD (Tim Kordinasi Penataan Ruang Daerah),” terangnya.
