
JOMBANG - Di hari yang sama, penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang juga merampungkan proses tahap dua tersangka Tito Kadar Isman dalam kasus dana hibah KONI Jombang. Proses pelimpahan tersangka dan barang bukti dilaksanakan dengan wawancara di Lapas klas II B Jombang.
M Salahhudin Kasi Pidsus Kajari Jombang mengatakan, pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kejaksaan dilakukan setelah berkas perkara sudah dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum (JPU). ”Untuk kasus KONI yang menangani dari penyidik kita (kejaksaan) sendiri,” terangnya.
Setelah proses pelimpahan tersangka dan barang bukti rampung, selanjutnya jaksa penuntut umum akan menahan Tito selama 20 hari ke depan untuk selanjutnya diajukan ke proses sidang ke Pengadilan Tipikor Surabaya. ”Untuk berkas sudah rampung tinggal pemantapan saja,” katanya. Saat ditanya, kapan akan dilakukan pengiriman berkas, pihaknya masih belum bisa memastikan. ”Yang jelas dalam waktu dekat ini, berkas akan segera dikirim,” ungkapnya.
Dia menambahkan, dikarenakan Tito mantan Ketua Umum KONI periode 2017-2021 sudah dilakukan penahanan, sehingga proses tahap dua dilakukan virtual. Proses pemeriksaan tersangka dan berkas dilakukan di Lapas klas II B Jombang ”Tadi juga didampingi penasehat hukum dari tersangka juga dilakukan secara virtual,” imbuhnya.
Disinggung terkait upaya pengajuan penangguhan penahanan dari pihak tersangka, Salahuddin menyebut hingga kini belum menerima berkas pengajuan penahanan. ”Kalau selama ini masih belum ada penangguhan penahanan,” pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang menetapkan Tito Kadar Isman, Ketua Umum KONI Jombang 2017-2021 menjadi tersangka kasus dana hibah KONI. ”Berdasarkan hasil ekspose Senin (7/12/2020), Kejari Jombang menetapkan TKI selaku Ketua KONI sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana hibah KONI tahun 2017 sampai 2019,” terang Yulius Sigit Kristanto, Kepala Kejari Jombang (8/12).
Penetapan Tito menjadi tersangka, berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti dalam penyidikan selama tiga bulan terakhir. ”Ada 25 saksi yang sudah kita periksa. Dari pengakuan mereka memang seluruhnya mengerucut kepada si ketua KONI ini. Dia bertugas sebagai penanggungjawab dalam anggaran itu,” lanjutnya.
Penyidik menemukan indikasi kerugian Negara sekitar Rp 270 juta dari tiga tahun anggaran hibah Pemkab Jombang yang diterima KONI. Akibat perbuatannya itu, Tito dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. ”Kita sangkakan pasal 2 ayat 1, jo pasal 18 ayat 1 huruf b UU RI nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” tegas Sigit.
