Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dewan Sebut Retribusi Tower Rawan Bocor

R
Penulis: Rojiful Mamduh❯
JOMBANG – Sikap pemkab yang cenderung tidak tegas menyikapi sejumlah p
JOMBANG – Sikap pemkab yang cenderung tidak tegas menyikapi sejumlah p


JOMBANG – Sikap pemkab yang cenderung tidak tegas menyikapi sejumlah pengembang  tower nakal di Jombang terus menuai sorotan dewan. Para wakil rakyat mensinyalir amburadulnya pengawasan perizinan tower mengindikasikan pendapatan retribusi yang rawan bocor.



”Ya otomatis, kalau tower tidak ada izin dan itu sudah beroperasi lama retribusi jelas bocor,” ujar Kartiyono, Sekretaris Komisi A DPRD Jombang kemarin.



Dirinya mengungkapkan, hal ini yang membuat dirinya heran. Pasalnya, sudah mengetahui adanya tower ilegal dan beroperasi akan tetapi tetap tidak ada penindakan. ”Kan pemerintah ini mempunyai segela komponennya hingga sampai tingkat desa. Jadi apabila tidak mengetahui adanya tower itu ilegal saya rasa sangat tidak mungkin,” katanya.



Sehingga, pemerintah terkesan melakukan pembiaran pada tower-tower yang tidak tertib dengan perizinannya. ”Ini memang pembiaraan atau sengaja dibiarkan begitu saja. Kalau kondisi seperti ini dibiarkan terus, pastinya masyarakat yang akan dirugikan. Ini pastinya akan menjadi preseden buruk bagi pemerintah,” katanya. Politikus PKB menegaskan, apabila memang ditemukan pelanggaran ya seharusnya dilakukan penindakan.”Ini sebenarnya tidak rumit. Akan tetapi malah dibuat rumit. Apabila ditemukan pelanggaran hukum ya tidak secara hukum,” tegasnya.



Bahkan, untuk penindakan seakan terkesan saling menunggu. ”Beralasan dengan membuat tim untuk penanganan,” ungkapnya. Menurutnya, apakah tim tersebut nantinya benar-benar akan berfungsi dan dirinya juga mempertanyakan payung hukumnya seperti apa. ”Kan pemkab sendiri juga sudah punya Satpol PP Jombang dan dinas terkait lainnya kenapa harus membentuk tim kembali. Tapi kita lihat dulu timnya nanti seperti apa,” tegasnya.



Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Jombang terkait retribusi tower seluler menurun hingga separo. Ini menyusul ada perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum.



Budi Winarno, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Jombang mengatakan, untuk retribusi tower pada 2020 sudah dilimpahkan ke Dinas PUPR Jombang. ”Jadi untuk retribusi sekarang ada di Dinas PUPR Jombang,” katanya.



Memang ada penurunan retribusi daerah dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya. Penurunan ini bukan tanpa alasan karena ada perubahan tarif setelah disahkan Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum.



Dijelaskannya, pada 2019, untuk retribusi tower dibedakan menjadi dua, yakni perkotaan dan perdesaan. Untuk tower yang berdiri di tengah kota dikenakan retribusi sebesar Rp 5,4 juta per tower. Sedangkan di daerah perdesaan sekitar Rp 4,2 juta. ”Untuk tahun 2020 retribusi menjadi sekitar Rp 2 juta. Saya kurang hafal pastinya,” terangnya.



Ditambahkan Budi, penurunan itu bukan tanpa alasan. Karena dari hasil kerja eksekutif dan legislatif penarikan tarif retribusi di Kabupaten Jombang terlalu besar dibandingkan dengan kota/kabupaten sekitar. ”Jadi kita samakan dengan Kediri dan Mojokerto. Ini juga untuk memperbanyak iklim usaha yang masuk ke Jombang,” katanya.



Untuk dua tahun terakhir retribusi untuk tower ditargetkan mencapai Rp 1 miliar. Bahkan, dari hasil retribusi tower mencapai lebih 100 persen. ”Jadi lebih dari Rp 1 miliar untuk pendapatannya. Karena memang pada tahun 2018-2019 juga ada penambahan jumlah tower. Tapi untuk retribusi tahun 2020 sudah menjadi kewenangan PUPR,” terangnya.



Sementara dikonfirmasi terpisah Joko Triyono Kabid Tata Ruang PUPR Jombang membenarkan, untuk retribusi tower pada tahun 2020 di Dinas PUPR Jombang. ”Jadi pelimpahan itu pada Oktober 2020 kemarin,” katanya.



Untuk tahun ini, memang masih belum ada target untuk retribusi tower. Hanya saja, pada tahun 2020 retribusi tower sebesar Rp 500 juta. “Untuk retribusinya sekitar Rp 2 juta lebih sedikit. Jumlah towernya sebanyak 200 lebih pastinya saya tidak hafal. Sedangkan pembayaran retribusi ini biasanya akhir tahun,” pungkas Joko



Seperti diberitakan sebelumnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS) Jombang kembali menemukan dua tower bermasalah izin. Masing-masing tower di Desa Genukwatu, Kecamatan Ngoro dan di Desa Rejoagung, Kecamatan Ploso. Meski belum mengantongi izin. Pemkab Jombang masih belum melakukan penyegelan.



Ilham Hero Koentjoro, Kepala DPMPTSP Jombang menyebut, dua tower tersebut masih dalam proses izin. Bahkan, izin yang keluar hanya sebatas izin lingkungan saja. ”Jadi dua tower itu Izin Mendirikan Bangunan (IMB) itu masih belum terbit,” ujarnya saat dikonfirmasi kemarin.



Terpisah, Diedit Budi Santoso, Kabid Penegakan Perda Satpol PP Jombang mengatakan, untuk penindakan dua tower tersebut pihaknya memilih untuk menunggu SK (Surat Keterangan) pembentukan tim untuk penanganan tower ilegal. ”Dari hasil rapat kemarin, kita membentuk tim terdiri dari Satpol PP, DPMPTSP, PUPR dan Kabag Hukum serta PT PLN,” katanya. Saat ini, lanjut Diedit proses pembentukan SK masih dilakukan pengkajian oleh Kabag Hukum. ”Untuk proses SK-nya masih ada di Kabag Hukum,” tutrunya.


Sebelumnya, dua tower masing-masing di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto dan Kelurahan Jelakombo, Kecamatan Jombang diketahui bermasalah izin. Meski sudah disegel petugas, hingga kini dua tower tersebut masih beroperasi.



Advertisement
Advertisement
Editor : Rojiful Mamduh

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer