Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tetapkan Pengurus KUD jadi Tersangka

R
Penulis: Rojiful Mamduh❯
JOMBANG – Penyidikan kasus dugaan penyimpangan pupuk subsidi memasuki
JOMBANG – Penyidikan kasus dugaan penyimpangan pupuk subsidi memasuki

JOMBANG – Penyidikan kasus dugaan penyimpangan pupuk subsidi memasuki babak baru. Penyidik kejaksaan menetapkan Sholahuddin, 55, pengurus KUD Sumber Rejeki, Desa Kauman, Kecamatan Mojoagung sebagai tersangka. Atas perbuatannya, diduga menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 431 juta.



”Hari ini, kami menetapkan S, 55, sebagai tersangka. Yang bersangkutan merupakan pengurus KUD Sumber Rejeki Desa Kauman,” terang Kajari Jombang Yulius Sigit Kristanto (16/2) kemarin.



Sigit menerangkan, dari hasil penyidikan, pihaknya menemukan bukti kuat indikasi perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oknum pengurus KUD ini. Dia diduga telah dengan sengaja memalsukan dokumen kebutuhan pupuk bersubsidi di Kecamatan Mojoagung pada 2019 lalu.


”Sebagai pengurus koperasi, yang bersangkutan melakukan perbuatan manipulasi data, pemalsuan tanda tangan dan juga penggelembungan pupuk subsidi dalam RDKK (rencana definitif kebutuhan kelompok),” beber Sigit.



Akibat perbuatannya ini, jatah pupuk untuk wilayahnya berlebih hingga memiliki stok sisa pupuk. Sisa pupuk subdidi inilah yang oleh tersangka disalahgunakan untuk keperluan lain di luar ketentuan. ”Dari hitungan sementara, negara dirugikan hingga Rp 431 juta,” rincinya.



Dari hasil ekspose, tim penyidik akhirnya meningkatkan statusnya menjadi tersangka berdasar surat bernomor KEP 01/M.5.25/FD.1/02 2021 tertanggal 16 Februari 2021.



Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga kemarin penyidik belum melakukan penahanan terhadap Solahuddin. Kajari menyebut masih akan memeriksa kembali sejumlah saksi, termasuk memeriksa S sebagai tersangka.


“Dia kita sangkakan Pasal 2 Ayat 1 Juncto Pasal 18 Ayat 1 Huruf B UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP,” pungkasnya.



Seperti diberitakan sebelumnya, persoalan kelangkaan pupuk subsidi jadi atensi serius Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang. Diam-diam korps Adhyaksa bergerak melakukan penelusuran di lapangan. ”Penyelidikan kita lakukan secara senyap oleh tim,” terangnya.



Tim menemukan kejanggalan tentang distribusi pupuk subsidi. Dari data awal yang didapat, ada alokasi pupuk sebesar 102.305 ton yang diperuntukan kepada 76.208 petani di 21 Kecamatan di Kabupaten Jombang pada tahun 2019.



Data itu, disebut Sigit, jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) yang diajukan Dinas Pertanian. ”Jadi, ada alokasi pupuk di RDKK yang jumlahnya lebih besar daripada yang diperuntukan untuk Jombang. Yang aneh, ketika disalurkan, ternyata masih ada stok pupuk. Berangkat dari itu, kami sudah melakukan pemeriksaan secara diam-diam,” tandas kajari.



Upaya pemanggilan dilakukan penyidik. Sedikitnya sebanyak 25 orang dimintai keterangan. ”Kita dapati adanya indikasi  penyalahgunaan wewenang dalam proses penyalurannya,” bebernya.



Selain itu, ada pula dugaan permainan dalam penyusunan RDKK. ”Kami sudah memiliki data akurat terkait dengan dugaan penyalahgunaan wewenang penyaluran pupuk dan ada dugaan pemalsuan pada saat pembuatan RDKK. Tidak mesti korupsi itu ada kerugian negaranya. Kami melihat, ada dugaan manipulasi pada dokumen terkait dengan prosedur penyaluran pupuk bersubsidi,” tandas Sigit.



Dari hasil ekspose atau gelar perkara, penyidik akhirnya menaikkan statusnya dari tingkat penyelidikan ke penyidikan. ”Tinggal menentukan ke arah siapa tersangka dan melengkapi alat bukti,” tandasnya.


Tak berhenti sampai di situ, tim kejaksaan menggeledah kantor Dinas Pertanian (Disperta) Jombang di Jl Raya Soekarno-Hatta nomor 170, Jombang Senin(28/9). Termasuk menggeledah ruang PPL Kecamatan Mojoagung. Penyidik menyita sejumlah berkas terkait penyaluran distribusi pupuk subsdisi serta dokumen RDKK. Tak berhenti sampai di situ, memasuki awal Oktober (1/10), penyidik juga memeriksa Priadi Kepala Dinas Pertanian (Disperta) Jombang.



Advertisement
Advertisement
Editor : Rojiful Mamduh

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer