
JOMBANG – Setelah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jombang beberapa bulan lalu, kasus dugaan Korupsi Dana Desa (DD) Mojowarno mulai menemukan jalan terang. Kasus ini disebut telah dinyatakan lengkap.
“Untuk kasus Mojowarno sudah P21, sudah dinyatakan lengkap sama jaksa,” terang Kasatreskrim Polres Jombang melalui Kanit Tipikor Ipda Putut Yuger Asmoro.
Kendati demikian, hingga kini berkasnya masih berada di Kejari Jombang. Ia menyebut masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari jaksa sebelum melangkah selanjutnya. “Untuk tahap dua kita tunggu petunjuk dari kejaksaan,” lanjutnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kasipidsus Kejaksaan Negeri Jombang M Salahuddin, belum memberikan keterangan rinci saat ditanya perihal kelanjutan kasus ini. Meski tak membantah, pihaknya menyebut seluruhnya berlanjut. “Yang jelas semuanya masih proses, kalau sudah ada kelanjutan pasti kita kabarkan nanti,” katanya singkat.
Untuk diketahui, di tahun 2018 lalu Desa Mojowarno menganggarkan tiga pekerjaan fisik yang hingga akhir tahun dilaporkan realisasi 100 persen. Namun pekerjaan fisiknya belum rampung.
Diantaranya, gedung PKK dengan nilai total proyek Rp108 juta, balai RW dengan nilai total proyek sebesar Rp 108 juta serta proyek pembangunan drainase senilai Rp 28 juta. Kasus inipun dalam penyelidikan Satreskrim Polres Jombang.
Akibatnya, selama 2019, pencairan DD untuk Desa Mojowarno tak dicairkan selama setahun penuh. Sementara alokasi dana desa (ADD) juga hanya cair di tahap 1. Kasus ini, mulai dilakukan penyelidikan oleh Polres Jombang sejak pertengahan 2019 lalu.
Hingga pertengahan 2020 lalu, eks kades Mojowarno Catur Budi Setyo telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun sampai sekarang, ia belum ditahan. Berkas penyidikan, juga sudah dikirim penyidik Polres ke Kejari Juli 2020 lalu.
