Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Penyegelan 4 Perusahaan Pengolah Limbah Slag Aluminium

R
Penulis: Rojiful Mamduh❯
JOMBANG – Penyegelan empat perusahaan di Kecamatan Sumobito oleh Balai
JOMBANG – Penyegelan empat perusahaan di Kecamatan Sumobito oleh Balai


JOMBANG – Penyegelan empat perusahaan di Kecamatan Sumobito oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dibenarkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jombang. ditegaskan penyegelan terkait permasalahan izin kegiatan mengolah limbah jenis Bahan Berbahaya Beracun (B3).



”Kami pastikan mereka hanya punya izin lingkungan dari Pemprov Jatim, padahal untuk bisa mengolah limbah apalagi B3 kan tidak cukup izin lingkungan saja ya, harus ada izin pemanfaat,” terang Yuli Inayati, Kabid Wasdal Gakkum DLH Jombang.



Dia menambahkan, untuk bisa melakukan kegiatan pengolahan limbah, sebuah perusahaan harus punya izin pemanfaatan limbah.


”Izin ini harus didapat, yang mengeluarkan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan ini yang mereka tidak punya,” lanjutnya.



Ina bahkan menyebut, salah satu dari empat perusahaan  yang disegel itu, sempat dapat sanksi dari Pemprov Jatim. Kendati pihaknya tak menjelaskan rinci sanksi apa yang dilakukan dan permasalahan apa yang menyebabkan sanksi itu turun.


”Jadi karena izin dari Pemprov, jadi pengawasannya juga dari sana, ada yang sudah kena sanksi juga kok,” tambahnya.



Dari empat pemilik perusahaan yang disegel, satu di antaranya telah mendaftarkan diri ikut koperasi pengolah limbah di Bakalan.


”Itupun dia daftar masuk tapi tetap punya usaha mandiri, jadi dia maunya punya dua perusahaan nantinya. Kan untuk daftar di koperasi ini harus orangnya saja memang, usahanya tidak bisa ikut,” pungkasnya.



Terpisah, Muammad Nur, Kepala Balai Gakkum KLHK wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara (Jabalnusra) mengatakan, hingga kini proses penyidikan masih berjalan. ”Masih proses penyidikan,” terangnya.



Pihaknya masih perlu mendalami pemeriksaan saksi. ”Jadi dalam waktu dekat akan ada pemanggilan lagi kepada seluruh pihak yang dianggap berhubungan, tidak menutup kemungkinan juga berlanjut dengan penetapan tersangka, sampai sekarang kan masih terlapor statusnya,” pungkasnya



Dia menambahkan, selain permasalahan izin, pihaknya masih mendalami terkait kegiatan pembuangan limbah B3 secara liar.


”Dugaan sementara demikian, jadi kita menemukan indikasi mereka melakukan dumping (pembuangan, Red) liar untuk limbah-limbah hasil produksi mereka ini, pembuangannya di sekitar Jombang,” terang Muhammad Nur, Kepala Balai Gakkum KLHK wilayah Jabalnusra.



Nur menyebut, keempat perusahaan ini terus berproduksi membuat batangan-batangan aluminium dari dross limbah yang mereka miliki.


Sedangkan hasil limbah produksi, diduga dibuang sembarangan tempat. ”Meskipun tidak seluruhnya dibuang, hingga tahun 2019 kemarin kan kita masih bisa temukan pembuangan liar, baik yang di Jombang bahkan sampai di Nganjuk juga kemarin, kita temukan indikasi dari Jombang khususnya dari Sumobito, termasuk dari sini,” lanjutnya.



Seperti diberitakan sebelumnya, PPNS dari Balai Gakkum KLHK wilayah Jabalnusra menyegel empat gudang milik di Kecamatan  Sumobito Jumat (22/1).


Masing-masing CV SS, CV MJS, PT MLA, dan CV SS 3. Keempatnya diduga melakukan kegiatan pengolahan limbah jenis B3. ”Terhadap empat perusahaan ini sudah kita segel. Di masing-masing gudangnya kita temukan barang bukti berupa slag aluminium di dalamya,” terang Muammad Nur, Kepala Balai Gakkum KLHK wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.


Selain menghentikan kegiatan produksi empat perusahaan, pihaknya juga turut memeriksa keempat direktur perusahaan.


Di antaranya, Ro alias HR, Wa, Ja, dan Mu. ”Untuk status keempatnya sampai hari ini (kemarin,Red) masih terlapor, kita belum tetapkan tersangka,” imbuh Nur.



Advertisement
Advertisement
Editor : Rojiful Mamduh

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer