Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Penegakan Perda Dinilai Melempem

R
Penulis: Rojiful Mamduh❯
JOMBANG - Kembali ditemukan kegiatan pembangunan tak berizin tak luput
JOMBANG - Kembali ditemukan kegiatan pembangunan tak berizin tak luput


JOMBANG - Kembali ditemukan kegiatan pembangunan tak berizin tak luput dari perhatian kalangan dewan. Ketua DPRD Jombang Masud Zuremi menilai penegakan perda lemah.



”Saya menilai penindakan perda di Jombang ini melempem dan sangat lemah,” ujarnya saat dikonfirmasi kemarin.



Menurutnya, banyaknya kegiatan pembangunan yang tak menindahkan perizinan, merupakan bukti lemahnya penegakan perda. Sebut saja keberadaan pabrik pengolahan bulu ayam di Desa Bangsri, Kecamatan Plandaan, pembangunan gudang keramik di Desa Gempollegundi, Kecamatan Gudo serta pembangunan kandang ayam di Bareng.


”Sudah seharusnya itu ditutup saja. Apabila Satpol PP atau dinas terkait menemukan hal seperti itu (melanggar aturan, Red) ya harus ditindak tegas,” ungkapnya.



 Menurutnya, jika ingin pembangunan di Kabupaten Jombang berjalan dengan baik, maka jalankan seusai peraturan yang ada dengan baik. Terlebih untuk membuat perda juga mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit.


”Apa yang sudah diputuskan harus ditegakkan, penegak perda dalam hal ini Satpol PP dan pengawasan dari OPD terkait. Kalau tidak ditindak sesuai dengan tegas secara aturan yang berlaku. Maka ini sama saja melecehkan DPRD Jombang,” tegasnya.



Ia juga mengungkapkan, pengusaha yang terlebih dahulu melakukan aktivitas pembangunan meski belum mengantongi izin secara lengkap dari dinas terkait, dianggap mencerminkan kinerja masing-masing dinas terkait.


"Ini sudah seringkali kita lihat. Banyaknya pembangunan tapi tidak taat dengan peraturan," katanya.



Ia menambahkan, ini menujukkan tidak tegasnya pemerintah melawan oknum yang tidak bertanggung jawab. Seharusnya pemkab melakukan evaluasi agar hal ini tidak terus terulang.


"Saya kira yang perlu dievaluasi dari sisi penegakan yang lemah. Harusnya apabila sudah melanggar harus ditindak sesuai aturan. Seperti apabila sudah tidak sesuai zonasi, jangan sampai diberi izin," katanya.


Karena selama ini dirinya melihat. Pembangunan yang tidak melakukan pengurusan izin terlebih dahulu. ”Ujung-ujungnya nanti akan mendapat izinnya secara lengkap. Jangan sampai ini menjadi budaya,” pungkasnya.



Sementara itu, dari hasil penelusuran petugas, pembangunan kadang ayam di Dusun Tegalrejo, Desa/Kecamatan Bareng belum mengantongi izin lengkap.


”Jadi kami memanggil perwakilan ini untuk meminta dokumen perizinannya seperti apa,” ujar Didit Budi Santoso, Kabid Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Jombang kemarin.



Hasilnya diketahui bahwa kegiatan tersebut belum mengantongi izin lengkap. ”Tadi hanya menunjukkan rekom Pertek (Pertimbangan Teknis), KRK (Keterangan Rencana Kota),” bebernya.



Sedangkan, untuk dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) masih dalam tahap proses. ”Jadi IMB memang masih belum ada. Jadi pajak retribusi untuk IMB masih belum ada,” katanya.


Saat ditanyalangkah apa yang dilakukan Satpol PP Jombang, Didit menyebut akan menghentikan kegiatan di lapangan.”Sesuai aturan ya pembangunan kita hentikan. Sampai izin dilengkapi terlebih dahulu,” katanya.


Ia menambahkan, untuk pemantauannya pihaknya juga akan berkoordinasi dengan kecamatan setempat. ”Jadi nanti kami akan berkoordinasi dengan kecamatan untuk melakukan pemantauan. Apabila masih ada kegiatan tentu akan dihentikan,” pungkas Didit.



Advertisement
Advertisement
Editor : Rojiful Mamduh

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer