
JOMBANG – Sempat pikir-pikir, Zainul Udin Fairuzi, terdakwa kasus dugaan penerimaan suap pendirian pabrik aqua di Desa Grobogan, Kecamatan Mojowarno akhirnya menerima putusan hakim. Berbeda dengan dengan sikap terdakwa Suhardi yang sejak awal langsung menerima putusan.
”Sikap terdakwa (Zainul Udin Fairuzi, Red) akhirnya menerima putusan majelis hakim,” singkat Kasipidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang Muhammad Salahuddin. Menyusul sikap kedua terdakwa menerima putusan, jaksa penuntut pun juga menerima. ”Dari JPU, sikap kita juga menerima,” bebernya.
Disinggung terkait pernyataan penasehat hukum terdakwa terkait dugaan keterlibatan sejumlah oknum lain yang lolos dari jeratan hukum, Salahuddin menyebut masih menunggu keputusan lengkap dari pengadilan.
”Jadi apakah ini akan berlanjut atau tidak, termasuk penyuap juga dua orang diduga menerima suap yang katanya PH, itu tergantung penyidik kepolisian nantinya. Kita akan koordinasikan dulu nanti untuk tindak lanjutnya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Suhardi dan Zainul Udin Fairuzi, dua terdakwa kasus dugaan suap pendirian pabrik Aqua di Desa Grobogan, Kecamatan Mojowarno harus mendekam di penjara. Itu setelah majelis hukum sudah menjatuhkan vonis (15/4) di pengadilan Tipikor Surabaya.
Terhadap Suhardi, majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara 1 tahun dan denda Rp 50 juta subsidair 1 bulan kurungan. Sementara Zainul Udin Fairuzi dijatuhi hukuman sedikit lebih tinggi penjara 1 tahun 3 bulan denda Rp 100 juta subsidair 2 bulan kurungan.
”Sidang putusan digelar secara video telekonferensi,” terang Kasipidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang Muhamad Salahuddin, kemarin.
Terhadap putusan hakim, terdakwa Suhardi menyatakan menerima, berbeda sikap Zainul Udin Fairuzi masih menyatakan pikir-pikir. ”Dari JPU masih pikir-pikir, sebab kami juga perlu konsultasikan dengan pimpinan,” imbuhnya.
Sementara Sholikhin Ruslie penasehat hukum terdakwa Zainul Udin menilai, ada hal yang luput dari perhatian aparat penegak hukum. Menurut Sholikhin, karena kasusnya adalah kasus suap, maka seharusnya penindakan tak hanya dilakukan pada penerima suap.
”Pasalnya jelas pasal suap, aneh kan ketika yang disuap diproses hukum tapi yang menyuap berkeliaran. Artinya pihak pengusaha dalam hal ini PT Tirta Investama juga harus diusut. Korupsi harus dibrantas dengan cara yang holistik,” lanjutnya.
Dia berharap, aparat penegak hukum tak tebang pilih dalam menjerat orang. Sebab, selain pengusaha yang hingga kini tak tersentuh, masih ada beberapa orang di Desa Grobogan yang levelnya setara dan diduga ikut dalam kongkalikong dan belum diseret ke pengadilan.
”Di tingkat desa juga masih ada dua orang perangkat desa yang kedudukannya juga setara dengan tiga orang yang sudah diadili itu, tapi sampai sekarang tidak segera diajukan ke persidangan,” pungkasnya.
