
JOMBANG – Polemik terkait program sertifikasi tanah masal atau Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) di Desa Mundusewu, Kecamatan Bareng dan Bulurejo, Kecamatan Diwek menjadi atensi kepolisian. Korps baju coklat segera menerjunkan tim ke lapangan.
”Kalau memang ini menjadi keresahan di masyarakat, apalagi ada pengaduan, kami akan tindaklanjuti, kita lidik (penyelidikan, Red),” tegas Kasatreskrim Polres Jombang AKP Ambuka Yudha Hardi Putra kemarin.
Pihaknya menyebut, dalam PTSL pengenaan biaya memang telah ditentukan, yakni Rp 150 ribu untuk tiap bidang tanah. Sehingga, adanya kelebihan biaya yang dibebankan kepada pemohon, tentu bisa jadi objek pemeriksaan nantinya. “150 ribu itu kan sudah jelas peruntukannya juga ya, jadi kalau ada biaya non formal tentu bisa dilihat lagi nanti. Kita akan cari tahu dulu untuk apa duit tambahan itu,” lanjutnya.
Mantan Kasatreskrim Polres Kediri ini menegaskan tidak akan segan memberikan tindakan tegas, jika menemukan terjadinya tindak pelanggaran. “Kalau memang menyalahi prosedur, sejauh mana ini dilakukan. Ini sudah tidak wajar atau ada penyalahgunaan misalnya, nanti kita akan pelajari dulu,” pungkasnya.
Sebelumnya, ratusan warga Desa Mundusewu Kecamatan Bareng mengeluhkan pelaksaan program PTSL di desanya. Sebab, meski sudah ada sekitar keluar uang sebesar Rp 175 ribu, hingga kini sertifikat yang dijanjikan tak kunjung ada kejelasan. Diperkirakan ada sekitar 1.300 warga yang sudah membayar.
Keluhan juga datang dari warga Desa Bulurejo, Kecamatan Diwek. Sebab, meski biaya pengurusan sertifikat masal dipatok Rp 150 ribu, namun di lapangan warga dikenakan tariff beragam. Beberapa ada yang menyebut keluar uang Rp 350 ribu hingga Rp 600 ribu.
Sebelumnya, Tutik Agustiningsih, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jombang menyatakan, program PTSL Desa Mundusewu terpaksa ditunda. Sebab, pihaknya mendengar ada mendapat laporan ada tarikan di luar PTSL. ”Untuk urusan PTSL ini kan biayanya Rp 150 ribu. Saya mendapat laporan ada tarikan di luar itu, jadi kita tunda,” ungkapnya.
Disinggung apakah ada program pra PTSL seperti yang diungkapkan mantan kepala desa, Tutik tak menjawab pasti. ”Ya itu menafsirkannya sendiri, apakah untuk mengurus surat-surat jual beli atau ahli waris, saya tidak tahu itu. Tapi yang jelas PTSL biayanya Rp 150 sampai tuntas,” terangnya. (*)
