alexametrics
23 C
Jombang
Wednesday, June 29, 2022

Pungli Bansos Migor, Pengamat : Pengembalian Uang Tidak Menghapus Pidana

JOMBANG – Maraknya pengutan liar (pungli) bansos memantik respons keras kalangan pemerhati publik. Achmad Sholikhin Rusli, salah satu pakar hukum di Jombang mendesak aparat penegak hukum termasuk inspektorat menindak tegas pelaku pungli.

”Dari kaca mata hukum, dengan dikembalikan (uang, Red), tidak menghilangkan aspek pidana,” kata Sholikhin kepada Jawa Pos Radar Jombang, Minggu (19/6) kemarin.

Sholikhin mendesak pungli bansos harus ditindak tegas. Beberapa temuan kasus dugaan pungli bansos, di antaranya di Desa Bakalanrayung, Kecamatan Kudu, berlanjut pungli bansos di Desa Gumulan, Kecamatan Kesamben mengindikasikan tindakan haram ini masih marak. Salah satunya dikarenakan belum adanya tindakan tegas ke pelaku. ”Sehingga tidak ada efek jera,” bebernya.

Menurutnya, apapun dalihnya, tindakan pungli tidak bisa dibenarkan, karena sangat merugikan orang banyak. ”Terlebih penerima bantuan notabene mereka dari kalangan warga kurang mampu,” tegasnya.

Lemahnya penanganan kasus pungli akan mendorong kasus serupa semakin manjamur. ” Sebab, kalau begini terus mau sampai kapan akan terus-terusan muncul. Itupun kalau konangan, kalau yang tidak?,” imbuh dia.

Tak adanya sanksi, menutur Solikhin, membuat kasus serupa terus bermunculan. Sehingga tak ada lagi efek jera. Tidak menutup kemungkinan, kasus serupa marak, tidak hanya dalam penyaluran bansos. ”Lalu bagaimana ketika masyarakat tidak mengadu atau terekspos, publik juga tidak ada yang melapor, jelas akan aman-aman saja,” lanjut dia.

Baca Juga :  PPDB SMA/SMK di Jombang, Pendaftar Jalur Afirmasi Membeludak

Dia mendorong aparat penegak hukum, satgas saber pungli juga inspektorat turun memantau pelayanan publik yang berpotensi jadi lahan pungli. ”Selain penyaluran bansos, program PTSL saya kira juga rawan jadi ajang pungli, APH harus lebih proaktif,” tandas Sholikhin.

Sehingga lanjut Solikhin, harus ada sanksi yang diberikan pada oknum itu. ”Kalau mau menjadi baik, bukan persoalan nilai dan sudah dikembalikan lagi atau tidak. Harus ada tujuan yang membuat efek jera,” tutur Solikhin.

Di antaranya lanjut dia, APH maupun Inspektorat Jombang mengusut adanya temuan itu. ”Karena ada unsur materiil dan formil. Untuk materiil sudah dikembalikan, tapi formil, dia memotong yang bukan menjadi haknya. Itu sudah melanggar hukum, apalagi ini uang negara. Artinya sudah korupsi,” kata Solikhin.

Menurutnya, itu harusnya masuk kategori kejahatan besar yang harus diperangi. ”Jangan melihat besar dan kecilnya, tetapi perbuatannya. Dapat dipastikan, kalau itu dibiarkan jelas salah. Harus diproses, karena menyangkut banyak orang,” tutur dia.

Baca Juga :  Penanganan PMK di Jombang Bakal Pakai Dana BTT, Usai Alokasi APBD Menipis

Pengembalian uang masih menurut Solikhin, juga sudah menjadi salah satu bukti adanya kesalahan. Tidak dibenarkan, ketika uang dikembalikan, perbuatan itu kemudian berubah menjadi benar. ”Seharusnya APH melanjutkan prosesnya, inspektorat juga menjatuhkan sanksi,” kata Solikhin.

Menurutnya, sekalipun uang pungli sudah dikembalikan, harusnya proses hukum tetap berjalan. ”Harusnya proses penyelidikan, penyidikan tetap berjalan. Karena keputusannya nanti di pengadilan,” tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, belasan warga Desa Gumulan, Kecamatan Kesamben mendatangi balai desa setempat. Mereka meminta dua oknum perangkat desa dipecat lantaran disebut telah melakukan pungli kepada puluhan penerima bansos migor di Desa Gumulan.

Modusnya, dua perangkat desa itu diduga menggerakkan RW untuk mendatangi rumah warga yang sudah mengambil uang bansos. Untuk pencairan tahap pertama, pungli diminta sebesar Rp 100 ribu, sementara dalam penyaluran tahap kedua, uang pungli diminta Rp 25 ribu hingga Rp 50 ribu. Pungli dilakukan dengan alasan untuk membayar listrik PJU desa. Namun, setelah ramai jadi perbincangan, uang pungli itu akhirnya dikembalikan. (fid/naz/riz)






Reporter: Ainul Hafidz
- Advertisement -

JOMBANG – Maraknya pengutan liar (pungli) bansos memantik respons keras kalangan pemerhati publik. Achmad Sholikhin Rusli, salah satu pakar hukum di Jombang mendesak aparat penegak hukum termasuk inspektorat menindak tegas pelaku pungli.

”Dari kaca mata hukum, dengan dikembalikan (uang, Red), tidak menghilangkan aspek pidana,” kata Sholikhin kepada Jawa Pos Radar Jombang, Minggu (19/6) kemarin.

Sholikhin mendesak pungli bansos harus ditindak tegas. Beberapa temuan kasus dugaan pungli bansos, di antaranya di Desa Bakalanrayung, Kecamatan Kudu, berlanjut pungli bansos di Desa Gumulan, Kecamatan Kesamben mengindikasikan tindakan haram ini masih marak. Salah satunya dikarenakan belum adanya tindakan tegas ke pelaku. ”Sehingga tidak ada efek jera,” bebernya.

Menurutnya, apapun dalihnya, tindakan pungli tidak bisa dibenarkan, karena sangat merugikan orang banyak. ”Terlebih penerima bantuan notabene mereka dari kalangan warga kurang mampu,” tegasnya.

Lemahnya penanganan kasus pungli akan mendorong kasus serupa semakin manjamur. ” Sebab, kalau begini terus mau sampai kapan akan terus-terusan muncul. Itupun kalau konangan, kalau yang tidak?,” imbuh dia.

Tak adanya sanksi, menutur Solikhin, membuat kasus serupa terus bermunculan. Sehingga tak ada lagi efek jera. Tidak menutup kemungkinan, kasus serupa marak, tidak hanya dalam penyaluran bansos. ”Lalu bagaimana ketika masyarakat tidak mengadu atau terekspos, publik juga tidak ada yang melapor, jelas akan aman-aman saja,” lanjut dia.

Baca Juga :  Kasus Keracunan di Grudo, Hasil Uji Lab Temukan Bakteri di Makanan dan Air
- Advertisement -

Dia mendorong aparat penegak hukum, satgas saber pungli juga inspektorat turun memantau pelayanan publik yang berpotensi jadi lahan pungli. ”Selain penyaluran bansos, program PTSL saya kira juga rawan jadi ajang pungli, APH harus lebih proaktif,” tandas Sholikhin.

Sehingga lanjut Solikhin, harus ada sanksi yang diberikan pada oknum itu. ”Kalau mau menjadi baik, bukan persoalan nilai dan sudah dikembalikan lagi atau tidak. Harus ada tujuan yang membuat efek jera,” tutur Solikhin.

Di antaranya lanjut dia, APH maupun Inspektorat Jombang mengusut adanya temuan itu. ”Karena ada unsur materiil dan formil. Untuk materiil sudah dikembalikan, tapi formil, dia memotong yang bukan menjadi haknya. Itu sudah melanggar hukum, apalagi ini uang negara. Artinya sudah korupsi,” kata Solikhin.

Menurutnya, itu harusnya masuk kategori kejahatan besar yang harus diperangi. ”Jangan melihat besar dan kecilnya, tetapi perbuatannya. Dapat dipastikan, kalau itu dibiarkan jelas salah. Harus diproses, karena menyangkut banyak orang,” tutur dia.

Baca Juga :  Tipu Pakai Modus Harta Karun, Warga Pare Ditangkap Polres Jombang

Pengembalian uang masih menurut Solikhin, juga sudah menjadi salah satu bukti adanya kesalahan. Tidak dibenarkan, ketika uang dikembalikan, perbuatan itu kemudian berubah menjadi benar. ”Seharusnya APH melanjutkan prosesnya, inspektorat juga menjatuhkan sanksi,” kata Solikhin.

Menurutnya, sekalipun uang pungli sudah dikembalikan, harusnya proses hukum tetap berjalan. ”Harusnya proses penyelidikan, penyidikan tetap berjalan. Karena keputusannya nanti di pengadilan,” tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, belasan warga Desa Gumulan, Kecamatan Kesamben mendatangi balai desa setempat. Mereka meminta dua oknum perangkat desa dipecat lantaran disebut telah melakukan pungli kepada puluhan penerima bansos migor di Desa Gumulan.

Modusnya, dua perangkat desa itu diduga menggerakkan RW untuk mendatangi rumah warga yang sudah mengambil uang bansos. Untuk pencairan tahap pertama, pungli diminta sebesar Rp 100 ribu, sementara dalam penyaluran tahap kedua, uang pungli diminta Rp 25 ribu hingga Rp 50 ribu. Pungli dilakukan dengan alasan untuk membayar listrik PJU desa. Namun, setelah ramai jadi perbincangan, uang pungli itu akhirnya dikembalikan. (fid/naz/riz)






Reporter: Ainul Hafidz

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/