
JOMBANG - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) diingatkan oleh kalangan anggota DPRD agar hat-hati terkait pemanfaatan ruang. Apakah itu lokasi untuk pabrik, perumahan, dan lainnya. Termasuk lokasi tower ilegal di Dusun Genjongkidul, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro.
Irwan Prakoso anggota Komisi A DPRD Kabupaten Jombang meminta Dinas PUPR memperhatikan zonasi pemanfaatan ruang. ”Kami minta harus sesuai zonasi. Misalnya, kalau tidak sesuai zonasi, ya harus tidak ada rekomendasi. Sebaliknya, kalau sudah sesuai zona, ya diberi rekomendasi,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Jombang kemarin.
Ia mengingatkan, apabila tidak sesuai zonasi, namun pemkab tetap dikeluarkan izin, tentu saja ini akan menjadi preseden buruk lagi. “Ini bicara secara umum. Kalau tidak sesuai zonasi, ya permohonan izin apapun harus ditolak,” tegasnya.
Karena, ujar Erwan, kasus yang dua minggu mencuat di permukaan ini telah menjadi tamparan bagi Pemkab Jombang, yang lamban dalam pengambilan keputusan. “Nanti, jika diketahui sudah melanggar zonasi, namun tetap mendapat izin kan lucu. Pertanyaan publik semakin kuat, ada apa?” ungkapnya.
Diingatkan lagi, mematuhi zonasi ini sangat penting bagi pembangunan dan penataan ruang di Kabupaten Jombang. Apabila Pemkab Jombang melanggar zonasi yang telah ditetapkannya sendiri, maka penataan ruang ke depan bakal amburadul. ”Kalau ini dibiarkan, nasib Jombang seperti apa. Jangan-jangan nanti di samping Pendopo Kabupaten didirikan tower,” bebernya.
Dirinya juga meminta kepada Pemkab ke depan harus lebih tegas kepada pengusaha yang melanggar aturan. Jangan sampai Pemkab justru dipaksa mengelurkan izin oleh oknum-oknum yang menjadi makelar. ”Kan kalau seperti ini pemkab sama saja dipaksa mengeluarkan izin, bukannya yang menentukan,” pungkasnya. (*)
