alexametrics
31.5 C
Jombang
Wednesday, August 10, 2022

Kasus Suap Restitusi Pajak Jalan Tol Soker, KPK Tetapkan 3 Tersangka

JAKARTA, JP Radar Jombang –  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap pembayaran restitusi pajak proyek pembangunan jalan tol Solo-Kertosono (Soker) pada Kantor Pajak Pratama (KPP) Pare, Jawa Timur. Ketiga pihak yang ditetapkan tersangka itu yakni, Supervisor Tim Pemeriksa Pajak pada KPP Pare Abdul Rachman serta dua pihak swasta Tri Atmoko dan Suheri.

“KPK melakukan penyelidikan dan ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup dan berikutnya KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan tersangka,” kata Direktur Penindakan KPK, Asep Guntur dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, seperti diberitakan Jawapos.com  Jumat (5/8).

Asep menjelaskan, joint operation (JO) antara China Road and Bridge Corporation (CRBC), PT Wijaya Karya Persero (WIKA) dan PT Pembangunan Perumahan Persero (PP) sebagai pelaksana pembangunan jalan tol Solo Kertosono terdaftar sebagai salah satu wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Pare, Jawa Timur. Menurut Asep, sekitar Januari 2017, JO CRBC-PT WIKA-PT PP mengajukan adanya restitusi pajak atau pengembalian atas kelebihan pembayaran untuk 2016 ke KPP Pare.

Abdul Rachman saat itu ditunjuk sebagai salah satu dari tim pemeriksa dengan posisi Supervisor untuk melakukan pemeriksaan restitusi pajak dari JO CRBC-PT WIKA-PT PP dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Kemudian sekitar Agustus 2017, KPP Pare menerbitkan surat pemberitahuan pada JO CRBC-
PT WIKA-PT PP untuk dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Tim Pemeriksa Pajak.

Baca Juga :  Edarkan Pil Koplo, Tukang Cuci Mobil Asal Perak Ditangkap Polisi

“Merespon surat pemberitahuan tersebut, Wen Yuegang selaku Chairman Board of Management JO CRBC-PT WIKA-PT PP menunjuk TA sebagai kuasa untuk mengurus restitusi pajak JO CRBC-PT WIKA-PT PP di KPP Pare,” ungkap Asep.

Restitusi pajak seluruhnya senilai Rp 13,2 miliar diduga ada inisiatif Tri Atmoko sebagai kuasa JO CRBC-PT WIKA-PT PP untuk memberikan sejumlah uang kepada Abdul Rachman dan tim, agar pengajuan restitusi dapat disetujui. Abdul Rachman kemudian menyetujui keinginan Tri Atmoko dengan kesepakatan imbalan berupa permintaan fee 10 persen atau setidaknya Rp 1 miliar.

“Terkait pemberian uang, Abdul Rachmab kemudian memperkenalkan Suheri selaku orang kepercayaannya pada Tri Atmoko dan meminta agar nantinya penyerahan uang melalui perantaraan Suheri dan tempat penyerahan dilaksanakan di Jakarta,” ujar Asep.

Selanjutnya, sekitar Mei 2018, Tri Atmoko menghubungi Abdul Rachman untuk membicarakan kelanjutan penyerahan uang dengan dengan istilah ‘apelnya kroak’ dimana dari total permintaan Rp 1 miliar oleh Abdul Rachman, Tri Atmoko baru bisa menyanggupi senilai Rp 895 juta.

Baca Juga :  Kasus KUR Diselidiki Kejati, Internal DPRD Jombang Ikut Panas

Penyerahan uang itu diduda dilakukan di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Sebelumnya sempat diagendakan di kantor Pusat Dirjen Pajak, Jakarta. “Abdul Rachman sempat meminta dan mengarahkan Tri Atmoko agar penyerahan uang Rp 895 juta melalui Suheri dilakukan di kantor Pusat Dirjen Pajak, Jakarta namun kemudian berpindah ke salah satu tepi jalan yang berdekatan dengan kantor aparat penegak hukum di wilayah Blok M, Jakarta Selatan dan uang tersebut kemudian diterima Abdul Rachman melalui Suheri,” pungkas Asep.

Tri Atmoko sebagai Pemberi melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sementara Abdul Rachman dan Suheri sebagai Penerima melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (jpg/riz)

- Advertisement -

JAKARTA, JP Radar Jombang –  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap pembayaran restitusi pajak proyek pembangunan jalan tol Solo-Kertosono (Soker) pada Kantor Pajak Pratama (KPP) Pare, Jawa Timur. Ketiga pihak yang ditetapkan tersangka itu yakni, Supervisor Tim Pemeriksa Pajak pada KPP Pare Abdul Rachman serta dua pihak swasta Tri Atmoko dan Suheri.

“KPK melakukan penyelidikan dan ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup dan berikutnya KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan tersangka,” kata Direktur Penindakan KPK, Asep Guntur dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, seperti diberitakan Jawapos.com  Jumat (5/8).

Asep menjelaskan, joint operation (JO) antara China Road and Bridge Corporation (CRBC), PT Wijaya Karya Persero (WIKA) dan PT Pembangunan Perumahan Persero (PP) sebagai pelaksana pembangunan jalan tol Solo Kertosono terdaftar sebagai salah satu wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Pare, Jawa Timur. Menurut Asep, sekitar Januari 2017, JO CRBC-PT WIKA-PT PP mengajukan adanya restitusi pajak atau pengembalian atas kelebihan pembayaran untuk 2016 ke KPP Pare.

Abdul Rachman saat itu ditunjuk sebagai salah satu dari tim pemeriksa dengan posisi Supervisor untuk melakukan pemeriksaan restitusi pajak dari JO CRBC-PT WIKA-PT PP dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Kemudian sekitar Agustus 2017, KPP Pare menerbitkan surat pemberitahuan pada JO CRBC-
PT WIKA-PT PP untuk dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Tim Pemeriksa Pajak.

Baca Juga :  Kembali Melonjak, 15 Warga Jombang Positif Covid-19

“Merespon surat pemberitahuan tersebut, Wen Yuegang selaku Chairman Board of Management JO CRBC-PT WIKA-PT PP menunjuk TA sebagai kuasa untuk mengurus restitusi pajak JO CRBC-PT WIKA-PT PP di KPP Pare,” ungkap Asep.

Restitusi pajak seluruhnya senilai Rp 13,2 miliar diduga ada inisiatif Tri Atmoko sebagai kuasa JO CRBC-PT WIKA-PT PP untuk memberikan sejumlah uang kepada Abdul Rachman dan tim, agar pengajuan restitusi dapat disetujui. Abdul Rachman kemudian menyetujui keinginan Tri Atmoko dengan kesepakatan imbalan berupa permintaan fee 10 persen atau setidaknya Rp 1 miliar.

- Advertisement -

“Terkait pemberian uang, Abdul Rachmab kemudian memperkenalkan Suheri selaku orang kepercayaannya pada Tri Atmoko dan meminta agar nantinya penyerahan uang melalui perantaraan Suheri dan tempat penyerahan dilaksanakan di Jakarta,” ujar Asep.

Selanjutnya, sekitar Mei 2018, Tri Atmoko menghubungi Abdul Rachman untuk membicarakan kelanjutan penyerahan uang dengan dengan istilah ‘apelnya kroak’ dimana dari total permintaan Rp 1 miliar oleh Abdul Rachman, Tri Atmoko baru bisa menyanggupi senilai Rp 895 juta.

Baca Juga :  Usai Periksa Saksi, Polisi Segera Kordinasi dengan IDI dan IBI

Penyerahan uang itu diduda dilakukan di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Sebelumnya sempat diagendakan di kantor Pusat Dirjen Pajak, Jakarta. “Abdul Rachman sempat meminta dan mengarahkan Tri Atmoko agar penyerahan uang Rp 895 juta melalui Suheri dilakukan di kantor Pusat Dirjen Pajak, Jakarta namun kemudian berpindah ke salah satu tepi jalan yang berdekatan dengan kantor aparat penegak hukum di wilayah Blok M, Jakarta Selatan dan uang tersebut kemudian diterima Abdul Rachman melalui Suheri,” pungkas Asep.

Tri Atmoko sebagai Pemberi melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sementara Abdul Rachman dan Suheri sebagai Penerima melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (jpg/riz)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/