RadarJombang.id - Pemkab Jombang menyelenggarakan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) kedua di Hotel Fatma pada Rabu (20/11) pagi. Rakor rutin TIPD adalah upaya nyata pemerintah menekan laju inflasi.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Jombang Wignyo Handoko mengatakan, pemkab rutin menggelar High Level Meeting (HLM).
”High Level Meeting ini dilakukan untuk evaluasi inflasi di Kabupaten Jombang tahun 2024, dengan strategi pengendalian harga bahan pokok,” kata Wignyo Handoko.
Ia menambahkan, inflasi yang merupakan suatu kondisi di mana secara umum terjadi peningkatan berkelanjutan dalam tingkat harga barang dan jasa waktu tertentu.
Inflasi menggambarkan penurunan daya beli mata uang yang mengakibatkan kenaikkan harga secara umum.
Inflasi dapat disebabkan tingginya permintaan yang tidak diimbangi dengan penawaran yang memadai biaya produksi barang dan jasa yang meningkat, serta kebijakan moneter yang kurang responsif.
Oleh karena itu pengendalian inflasi perlu menjadi fokus bagi pemerintah baik pusat dan daerah.
High Level Meeting dilakukan untuk menyamakan pandangan antar anggota TPID.
”Juga untuk menerapkan kebijakan dan merumuskan rekomendasi dalam pengendalian inflasi daerah yang membahas isu-isu strategis,” jelasnya.
HLM tim pengendalian inflasi daerah (TPID) yang kedua tahun 2024 ini mengangkat tema Menjaga Inflasi Pangan Stabil Jelang Pilkada 2024, hari besar keagamaan nasional (HBKN) Natal tahun 2024, dan tahun baru tahun 2025.
Kabag Perekonomian Setdakab Jombang Aminatur Rokhiyah mengatakan, TPID rutin mengadakan HLM dua kali dalam setiap tahun.
Pada HLM kedua yang dilakukan menjelang pilkada, hari Natal dan tahun baru, harapannya tidak ada lonjakan harga yang signifikan.
”Kami tidak ingin merugikan petani, juga tidak merugikan masyarakat dengan menjaga kestabilan harga,” katanya.
Aminatur yang juga sebagai sekretaris TPID mengatakan, minggu ini, laju inflasi Kabupaten Jombang adalah -1,6 persen.
”Setiap Senin dapat informasi dan evaluasi dari kementerian, itu angka yang cukup bagus,” jelasnya.
Dalam kegiatan tersebut juga ada materi yang disampaikan beberapa narasumber yang berkompeten di bidangnya, yaitu Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo, Ketua DPRD Kabupaten Jombang Hadi Atmaji, Kepala BPS Jombang M Farikhin, Mohammad Devis Susandika dari Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Timur, dan Petrus Endria Effendi, ekonom senior BI Jawa Timur.
”Jangan sampai padi sudah habis keluar, ada semacam lini yang bisa mengawal agar harga barang stabil sesuai kebutuhan,” jelasnya.
Hal itu menurutnya tidak bisa dilakukan salah satu OPD tertentu, tapi butuh kerja bersama, dan berupaya untuk mempertahankan daya beli masyarakat tanpa mengorbankan harga jual petani.
”Kita harus punya keberpihakan kepada para petani sebagai produsen bahan pokok,” jelasnya.
Ia berharap, seluruh anggota TPID memiliki kesamaan pandang, bekerja bersama-sama, dan langsung action di lapangan.
”Akan sangat percuma kita buat SK tim kalau orang-orang yang ada di dalamnya tidak tahu apa yang harus dilakukan,” pungkasnya. (wen/naz/riz)
Editor : Achmad RW