Jumat, 03 Dec 2021
Radar Jombang
Home / Berita Daerah
icon featured
Berita Daerah

Rarusan Buruh Turun Jalan Tanyakan Kenaikan Upah yang Gagal Realisasi

25 November 2021, 17: 56: 31 WIB | editor : Rojiful Mamduh

Rarusan Buruh Turun Jalan Tanyakan Kenaikan Upah yang Gagal Realisasi

Share this      

JOMBANG - Ratusan buruh dari berbagai perusahaan di Kabupaten Jombang, kembali turun jalan kemarin. Sebagaimana aksi pertama, mereka yang berjalan menuju gedung DPRD Jombang tetap menuntut  kenaikan upah minimum kabupaten (UMK).

Usai menyuarakan aspirasi di depan gedung dewan dengan membawa berbagai poster. Sejumlah perwakilan buruh melakukan mediasi dengan berbagai pihak. Mulai dari Apindo, Disnaker, DPRD dan BPS Jombang. Namun mediasi berjalan buntu meski dilakukan berjam-jam.

Menurut Lutfi Mulyono koordinator aksi, belum ada keputusan yang diberikan pemkab terkait tuntutan kenaikan UMK. “Ya, intinya belum ada keputusan karena bupati saklek terhadap keputusan dewan pengupahan kabupaten,” ucapnya.

Baca juga: Kejutan Indah, Berharap Bank Jatim Semakin Maju

Lutfi mengaku akan bertahan dengan tuntutan kenaikan UMK. Bahkan, jika memang tidak ada keputusan yang diambil pemkab, maka ia akan kembali menggelar aksi serupa di sejumlah titik. “Intinya kita tetap bertahan, karena sikap DPRD mengecewakan. Bisa juga di sini, bisa juga geser ke bupati atau BPS. Kita demo berkelanjutan sampai tuntutan dipenuhi meski tidak 10 persen,” tegas dia.

Sementara itu, Ketua Apindo Jombang Joko Herwanto mengaku jika tuntutan kenaikan UMK yang disuarakan buruh, tidak sesuai dengan dasar aturan yang berlaku. Sebab, upah buruh di Jombang sudah berada di ambang batas. “UMK Jombang sudah di atas upah minimum kabupaten sekitar, seperti Kota Mojokerto, Lamongan, Nganjuk, Kabupaten/Kota Kediri,” jelasnya.

Nah, dengan tetap merujuk aturan yang berlaku itulah dimungkinkan UMK di Jombang tidak akan naik. “Karena memang sudah di atas batas,” kata Joko. Bila dipaksakan naik, maka tidak akan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Tentunya berdampak pada pengusaha, apalagi ini pandemi sangat berat,” tambahnya.

Satu hal yang perlu ditegaskan, lanjut Joko, kenaikan UMK  tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Kalau dipaksakan naik, maka akan berat, dan berdampak pada buruh,” paparnya. Untuk itu, keputusan dewan pengupahan kabupaten tidak akan menaikkan UMK Jombang tahun 2022.

“Jadi keputusan dewan pengupahan kabupaten hari ini UMK Jombang tetap, dan itu sudah ditandatangani. Sehingga menjadi keputusan bersama,” pungkas Joko.

(jo/yan/jif/JPR)

 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
Facebook Twitter Instagram YouTube
©2021 PT. JawaPos Group Multimedia