Program Pendataan Massal PBB di Jombang Jadi Satu-satunya di Indonesia

RadarJombang.id - Dalam menjalankan pendataan massal PBB-P2 di lapangan, Bependa Jombang melibatkan aparatur pemerintah desa.
Strategi ini belum ditemukan di kabupaten/kota lain atau baru pertama kali digulirkan di Pemkab Jombang.
”Sampai sekarang kami belum mendengar daerah lain mendata melibatkan perangkat desa, Jombang ini jadi satu-satunya,” kata Kepala Bapenda Jombang Hartono kepada Jawa Pos Radar Jombang.
Salah satu pertimbangan bapenda melibatkan pemdes dalam melakukan pendataam, karena mereka yang mengetahui wilayah dan lokasi masing-masing objek pajak.
”Itupun teknis memasukkan data menggunakan digitalisasi, semua objek pajak difoto dan ada titik koordinatnya,” imbuh dia.
Sebab, pendataan kali ini selain bertujuan meningkatkan PAD, juga mendapatkan data objek PBB-P2 yang akurat.
”Sekaligus terwujudnya database PBB-P2 yang update, pengenaan PBB-P2 yang wajar dan proporsional, meningkatkan layanan perpajakan kepada masyarakat,” imbuhnya.
Pelaksana dalam pendataan kali ini merupakan petugas yang ditunjuk masing-masing pemdes.
”Di antaranya, ada petugas penunjuk lokasi per dusun, petugas pengentri data melalui aplikasi e-SPOP, dan petugas pemutakhiran peta,” ujar Hartono.
Dari total 306 desa dan kelurahan di Jombang total melibatkan hingga 2.589 petugas.
Pendataan dilakukan dua tahap. Tahap pertama titik sasarannya 179 desa di 12 kecamatan.
Meliputi Kecamatan Jombang, Tembelang, Megaluh, Peterongan, Sumobito, Kesamben, Mojoagung, Ploso, Plandaan, dan Kabuh, serta Kecamatan Kudu dan Ngusikan.
”Tahap pertama dimulai 1 Mei lalu,” terangnya.
Sedangkan tahap kedua dimulai sejak 1 Agustus dengan sasaran 127 desa di sembilan wilayah kecamatan.
Masing-masing Kecamatan Diwek, Jogoroto, Gudo, Perak, Bandarkedungmulyo, Ngoro, Mojowarno, dan Bareng, serta Kecamatan Wonosalam.
”Masing-masing tahapan sampai saat ini sudah melalui rangkaian kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi serta pelaporan,” ujar Hartono.
Selain aparatur pemdes, pihaknya juga menurunkan staf dan pejabat struktural untuk mendampingi setiap desa.
Baik sebagai koordinator wilayah di lingkup kecamatan, maupun koordinator pelaksana di lingkup lima sampai enam desa per kecamatan.
”Ini kami lakukan untuk efektifitas pendataan dan membantu memecahkan berbagai permasalahan yang mungkin timbul saat pendataan di desa,” kata Hartono. (fid/naz/riz)



