23.6 C
Jombang
Saturday, December 10, 2022

Pertanyakan Progres Lahan Pasar, DPRD: Jangan Sampai Gagal, Harus Transparan

JOMBANG –  Proses pengadaan lahan untuk pembangunan pasar di Desa Denanyar, Kecamatan Jombang menjadi perhatian Dewan. DPRD berharap program yang dianggarkan sebesar Rp 23 miliar tahun ini bisa terealisasi, mengingat tahun lalu sudah gagal. Namun demikian, prosesnya harus transparan, sesuai aturan yang berlaku.

”Kita berharap tahun ini bisa terealisasi dengan baik, sebab tahun lalu sudah sempat gagal karena terbentur izin dari provinsi, sehingga anggaran tidak bisa terserap,” terang Ketua DPRD Jombang Mas’ud Zuremi.

Politikus PKB menambahkan, sampai sekarang DPRD Jombang belum mendapat laporan terkait progres tukar guling tanah kas desa (TKD) milik Desa Denanyar yang dipilih sebagai lokasi pembangunan pasar nantinya. ”Kami juga akan meminta komisi B memanggil disdagrin untuk menanyakan sejauhmana progresnya,” tegasnya.

Mas’ud berharap, proses pengadaan lahan untuk pembangunan pasar ini tidak sampai gagal lagi seperti tahun sebelumnya, mengingat anggarannya juga besar. ”Pengadaan lahan tersebut salah satu yang menjadi atensi fraksi-fraksi pada saat pembahasan P-APBD kemarin,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Terpisah, Sunardi, Ketua Komisi B DPRD Jombang bakal mengagendakan pemanggilan ke disdagrin. ”Tentu kita akan melakukan pemanggilan. Karena kita juga ingin tahu progres pengadaannya seperti apa,” tegasnya.

Baca Juga :  Dampak Proyek Jargas, Jalan Tengah Kota Dibiarkan Bolong

Dirinya juga tidak ingin anggaran pengadaan lahan untuk pembangunan pasar yang mencapai Rp 23 miliar gagal terealisasi, sehingga kembali masuk SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran). ”Jangan sampai anggaran ini masuk SiLPA lagi,” pungkas Sunardi.

Seperti diberitakan sebelumnya, anggaran Rp 23 miliar untuk pengadaan lahan pasar seluas 3,7 hektare di Desa Denanyar, Kecamatan Jombang dinilai terlalu mahal. Dewan mewanti-wanti pemkab agar transparan dalam penggunaan anggaran. ”Sudah banyak kasus di daerah lain yang masuk ke ranah hukum terkait pengadaan lahan ini,” ujar Dony Anggun Wakil Ketua DPRD Jombang (11/9) kemarin.

Dony berharap, beberapa kasus penyimpangan program pengadaan lahan yang terjadi di sejumlah daerah, tidak terjadi di Kabupaten Jombang. ”Jangan sampai program ini malah menjerumuskan ke ranah hukum. Karena pengadaan lahan ini sangat berpotensi korupsi,” tuturnya.

Menurutnya, anggaran Rp 23 miliar untuk pengadaan lahan seluas 3,7 hektare di wilayah Desa Denanyar, Kecamatan Jombang dinilai terlalu besar. ”Harga tanah di pasaran di Denanyar dan Banjardowo paling mahal Rp 300 ribu per meter persegi. Satu hektarnya ketemu Rp 3 miliar. Bahkan ada yang harganya Rp 150 ribu per meter,” rincinya.

Baca Juga :  Realisasi Proyek Fisik Masih Nol, DPRD Panggil Dinas PUPR dan Perkim

Dengan begitu, estimasi anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan lahan seluas 3,7 hektare di wilayah tersebut diperkirakan hanya membutuhkan anggaran sekitar Rp 11 miliar. ”Kalau dengan anggaran segitu (Rp 23 miliar, Red) seharusnya dapat lebih 2 kalinya 3,7 hektare atau 7,4 hektare,” katanya.

Kendati demikian, program yang sudah disahkan tersebut harus tetap dijalankan. Hanya saja, prosesnya harus lebih transparan. ”Kita lihat nanti apakah uang tersebut ada kelebihan atau dapat tanahnya lebih banyak. Kalau memang kelebihan harus masuk Silpa,” bebernya.

Hanya saja, memang untuk pengadaan lahan ini harus tuntas. Mengingat tahun kemarin sudah gagal. ”Untuk tahun ini jangan sampai gagal lagi. Kalau gagal lagi kan sama saja pemkab tidak bisa menjalankan program kerjanya,” tuturnya.

Dony ini juga mewanti-wanti untuk mencari tim appraisal yang kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan. ”Karena hanya tim appraisal ini yang dipertanggungjawabkan. Jadi harus memang benar-benar kredibel dan tidak bisa diajak negosisasi di belakang,” tegasnya. (yan/naz/riz)






Reporter: Azmy endiyana Zuhri

JOMBANG –  Proses pengadaan lahan untuk pembangunan pasar di Desa Denanyar, Kecamatan Jombang menjadi perhatian Dewan. DPRD berharap program yang dianggarkan sebesar Rp 23 miliar tahun ini bisa terealisasi, mengingat tahun lalu sudah gagal. Namun demikian, prosesnya harus transparan, sesuai aturan yang berlaku.

”Kita berharap tahun ini bisa terealisasi dengan baik, sebab tahun lalu sudah sempat gagal karena terbentur izin dari provinsi, sehingga anggaran tidak bisa terserap,” terang Ketua DPRD Jombang Mas’ud Zuremi.

Politikus PKB menambahkan, sampai sekarang DPRD Jombang belum mendapat laporan terkait progres tukar guling tanah kas desa (TKD) milik Desa Denanyar yang dipilih sebagai lokasi pembangunan pasar nantinya. ”Kami juga akan meminta komisi B memanggil disdagrin untuk menanyakan sejauhmana progresnya,” tegasnya.

Mas’ud berharap, proses pengadaan lahan untuk pembangunan pasar ini tidak sampai gagal lagi seperti tahun sebelumnya, mengingat anggarannya juga besar. ”Pengadaan lahan tersebut salah satu yang menjadi atensi fraksi-fraksi pada saat pembahasan P-APBD kemarin,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Terpisah, Sunardi, Ketua Komisi B DPRD Jombang bakal mengagendakan pemanggilan ke disdagrin. ”Tentu kita akan melakukan pemanggilan. Karena kita juga ingin tahu progres pengadaannya seperti apa,” tegasnya.

Baca Juga :  Sudetan Afvoer Sapon ke Budugkesambi, Warga Berharap Tak Sekadar Rencana

Dirinya juga tidak ingin anggaran pengadaan lahan untuk pembangunan pasar yang mencapai Rp 23 miliar gagal terealisasi, sehingga kembali masuk SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran). ”Jangan sampai anggaran ini masuk SiLPA lagi,” pungkas Sunardi.

Seperti diberitakan sebelumnya, anggaran Rp 23 miliar untuk pengadaan lahan pasar seluas 3,7 hektare di Desa Denanyar, Kecamatan Jombang dinilai terlalu mahal. Dewan mewanti-wanti pemkab agar transparan dalam penggunaan anggaran. ”Sudah banyak kasus di daerah lain yang masuk ke ranah hukum terkait pengadaan lahan ini,” ujar Dony Anggun Wakil Ketua DPRD Jombang (11/9) kemarin.

Dony berharap, beberapa kasus penyimpangan program pengadaan lahan yang terjadi di sejumlah daerah, tidak terjadi di Kabupaten Jombang. ”Jangan sampai program ini malah menjerumuskan ke ranah hukum. Karena pengadaan lahan ini sangat berpotensi korupsi,” tuturnya.

Menurutnya, anggaran Rp 23 miliar untuk pengadaan lahan seluas 3,7 hektare di wilayah Desa Denanyar, Kecamatan Jombang dinilai terlalu besar. ”Harga tanah di pasaran di Denanyar dan Banjardowo paling mahal Rp 300 ribu per meter persegi. Satu hektarnya ketemu Rp 3 miliar. Bahkan ada yang harganya Rp 150 ribu per meter,” rincinya.

Baca Juga :  Dampak Proyek Jargas, Jalan Tengah Kota Dibiarkan Bolong

Dengan begitu, estimasi anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan lahan seluas 3,7 hektare di wilayah tersebut diperkirakan hanya membutuhkan anggaran sekitar Rp 11 miliar. ”Kalau dengan anggaran segitu (Rp 23 miliar, Red) seharusnya dapat lebih 2 kalinya 3,7 hektare atau 7,4 hektare,” katanya.

Kendati demikian, program yang sudah disahkan tersebut harus tetap dijalankan. Hanya saja, prosesnya harus lebih transparan. ”Kita lihat nanti apakah uang tersebut ada kelebihan atau dapat tanahnya lebih banyak. Kalau memang kelebihan harus masuk Silpa,” bebernya.

Hanya saja, memang untuk pengadaan lahan ini harus tuntas. Mengingat tahun kemarin sudah gagal. ”Untuk tahun ini jangan sampai gagal lagi. Kalau gagal lagi kan sama saja pemkab tidak bisa menjalankan program kerjanya,” tuturnya.

Dony ini juga mewanti-wanti untuk mencari tim appraisal yang kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan. ”Karena hanya tim appraisal ini yang dipertanggungjawabkan. Jadi harus memang benar-benar kredibel dan tidak bisa diajak negosisasi di belakang,” tegasnya. (yan/naz/riz)






Reporter: Azmy endiyana Zuhri

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/