alexametrics
23.2 C
Jombang
Friday, June 24, 2022

Satukan Persepsi, Forum Penataan Ruang Daerah Jombang Gelar Rapat Perdana

JOMBANG – Setdakab Jombang bersama dinas PUPR menyelenggarakan Kick Off Meeting Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD). Tujuan rapat untuk penyamaan persepsi dalam proses-proses penyelenggaraan penataan ruang baik aspek perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Rapat ini dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo, selaku Ketua Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD) Kabupaten Jombang. Kegiatan yang digelar di ruang Setdakab Jombang dihadiri seluruh anggota FPRD yang terdiri dari kepala perangkat daerah terkait, Ikatan Ahli Perencana (IAP), Asosiasi Sekolah Perencana Indonesia (ASPI) dan tokoh masyarakat. ”FPRD ini tindak lanjut setelah UU Cipta Kerja disahkan, sebagai penguatan aspek kelembagaan penataan ruang dan kedudukannya, menggantikan TKPRD yang sudah ada sebelumnya. Sekretariatnya di Bidang Tata Ruang dan Pertanahan PUPR,” terang Agus Purnomo, Sekdakab Jombang.

Baca Juga :  Renungan Minggu 85: Selalu Ada Alasan untuk Bersyukur

Agus menjelaskan,  Forum Penataan Ruang Daerah dibentuk berdasarkan amanat Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2021 dan kemudian ditindaklanjuti dengan surat keputusan Bupati Jombang tentang pembentukan Forum Penataan Ruang Daerah.

Sementara Bayu Pancoroadi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang didapuk menjadi Sekretaris FPRD Kabupaten Jombang. Ia menjelaskan, saat ini dokumen rencana tata ruang yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan perizinan di Kabupaten Jombang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Jombang Tahun 2020-2021. ”Kontribusi FPRD sangat dibutuhkan dalam penerbitan persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), mengingat belum semua wilayah di Kabupaten Jombang telah tersusun RDTR yang terintegrasi dengan sistem OSS,” jelas Bayu.

Baca Juga :  Banyak PJU Rusak, Dishub : Kami Mulai Pendataan

Bayu menerangkan, Forum Penataan Ruang Daerah nantinya berperan memberikan pertimbangan untuk penerbitan persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan penyelesaian permasalahan kegiatan penataan ruang di daerah. ”Selanjutnya hasil pembahasan tersebut disampaikan kepada bupati untuk diambil keputusan terhadap permohonan kegiatan pemanfaatan ruang,” lanjutnya.  (riz/naz)

- Advertisement -

JOMBANG – Setdakab Jombang bersama dinas PUPR menyelenggarakan Kick Off Meeting Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD). Tujuan rapat untuk penyamaan persepsi dalam proses-proses penyelenggaraan penataan ruang baik aspek perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Rapat ini dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo, selaku Ketua Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD) Kabupaten Jombang. Kegiatan yang digelar di ruang Setdakab Jombang dihadiri seluruh anggota FPRD yang terdiri dari kepala perangkat daerah terkait, Ikatan Ahli Perencana (IAP), Asosiasi Sekolah Perencana Indonesia (ASPI) dan tokoh masyarakat. ”FPRD ini tindak lanjut setelah UU Cipta Kerja disahkan, sebagai penguatan aspek kelembagaan penataan ruang dan kedudukannya, menggantikan TKPRD yang sudah ada sebelumnya. Sekretariatnya di Bidang Tata Ruang dan Pertanahan PUPR,” terang Agus Purnomo, Sekdakab Jombang.

Baca Juga :  2 Sapi di Megaluh Mati Gegara PMK, Peternak Rugi Puluhan Juta

Agus menjelaskan,  Forum Penataan Ruang Daerah dibentuk berdasarkan amanat Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2021 dan kemudian ditindaklanjuti dengan surat keputusan Bupati Jombang tentang pembentukan Forum Penataan Ruang Daerah.

Sementara Bayu Pancoroadi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang didapuk menjadi Sekretaris FPRD Kabupaten Jombang. Ia menjelaskan, saat ini dokumen rencana tata ruang yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan perizinan di Kabupaten Jombang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Jombang Tahun 2020-2021. ”Kontribusi FPRD sangat dibutuhkan dalam penerbitan persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), mengingat belum semua wilayah di Kabupaten Jombang telah tersusun RDTR yang terintegrasi dengan sistem OSS,” jelas Bayu.

Baca Juga :  Tangis Haru Kelurga Iringi Keberangkatan 6 CJH Jombang ke Tanah Suci

Bayu menerangkan, Forum Penataan Ruang Daerah nantinya berperan memberikan pertimbangan untuk penerbitan persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan penyelesaian permasalahan kegiatan penataan ruang di daerah. ”Selanjutnya hasil pembahasan tersebut disampaikan kepada bupati untuk diambil keputusan terhadap permohonan kegiatan pemanfaatan ruang,” lanjutnya.  (riz/naz)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/