alexametrics
28.4 C
Jombang
Thursday, May 19, 2022

Pandemi, PNS di Jombang Ajukan Cerai Meningkat

JOMBANG – Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemkab Jombang yang mengajukan izin cerai mengalami peningkatan sepanjang 2021 lalu. Bahkan, terdapat kenaikan angka cukup signifikan dibandingkan 2020 lalu.

Data yang tercatat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jombang, pada 2020 ada sebanyak 28 PNS mengajukan izin cerai. Lalu, 2021 ada 41 PNS yang mengajukan cerai. ”Memang tahun 2021 terdapat kenaikan angka yang cukup tinggi,’’ ujar Senen Kepala BKPSDM kepada Jawa Pos Radar Jombang, kemarin.

Menurut dia, dari hasil pemeriksaan kepada PNS yang mengajukan cerai, pemicu kasus mereka lantaran faktor ekonomi, hingga ditelantarkan. ”Setelah kami lakukan pemeriksaan tim dari BKPSDM dan OPD yang bersangkutan, sebagian besar karena ekonomi tapi ada juga karena faktor lain,’’ tambahnya.

Baca Juga :  Waspada Omicron, Bupati Jombang Imbau Perketat Prokes

Selain itu, lanjutnya, ada juga yang menggugat cerai karena ditelantarkan, seperti tidak dinafkahi oleh suaminya dan lain sebagainya. ”Yang ditelantarkan ada empat orang, mulai ditinggal pasangannya atau tidak diberi nafkah oleh suaminya kemudian yang memicu mereka mengajukan cerai,’’ papar dia.

Proses pengajuan cerai di lingkup PNS sendiri berbeda dengan proses perceraian masyarakat pada umumnya. Sebagai PNS, mereka tentu terikat aturan dan perundang undangan yang berlaku. ”Ada beberapa proses yang harus dilalui, mulai pengajuan di OPD hingga proses di kami, kalau sudah terbit izinnya baru bisa dilanjutkan,’’ terangnya.

Pada prinsipnya, setiap PNS yang mengajukan cerai pihaknya sudah melakukan beberapa upaya mediasi. Mulai di tingkat OPD tempat mereka bekerja, hingga mediasi di tingkat BKPSDM. ”Ada beberapa proses yang kami lakukan dalam rangka mediasi, mulai tim secara internal dan pembinaan di kami. Tujuannya sama, untuk menghindarkan cerai sehingga mereka bisa rukun kembali,’’ papar dia.

Baca Juga :  Data PMK di Disnak dan Kecamatan Tak Sinkron

Namun demikian, dari 41 orang PNS yang mengajukan cerai, hanya ada lima yang bisa rujuk kembali. Sisanya, berlanjut hingga ke Pengadilan Agama (PA) Jombang. ”Total ada lima yang kita tolak atau tidak kita izinkan proses pengajuan cerainya,’’ pungkas Senen.

- Advertisement -

JOMBANG – Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemkab Jombang yang mengajukan izin cerai mengalami peningkatan sepanjang 2021 lalu. Bahkan, terdapat kenaikan angka cukup signifikan dibandingkan 2020 lalu.

Data yang tercatat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jombang, pada 2020 ada sebanyak 28 PNS mengajukan izin cerai. Lalu, 2021 ada 41 PNS yang mengajukan cerai. ”Memang tahun 2021 terdapat kenaikan angka yang cukup tinggi,’’ ujar Senen Kepala BKPSDM kepada Jawa Pos Radar Jombang, kemarin.

Menurut dia, dari hasil pemeriksaan kepada PNS yang mengajukan cerai, pemicu kasus mereka lantaran faktor ekonomi, hingga ditelantarkan. ”Setelah kami lakukan pemeriksaan tim dari BKPSDM dan OPD yang bersangkutan, sebagian besar karena ekonomi tapi ada juga karena faktor lain,’’ tambahnya.

Baca Juga :  69 CJH Ajukan Pembatalan Haji Pemberangkatan, Tunggu Keputusan Kuota

Selain itu, lanjutnya, ada juga yang menggugat cerai karena ditelantarkan, seperti tidak dinafkahi oleh suaminya dan lain sebagainya. ”Yang ditelantarkan ada empat orang, mulai ditinggal pasangannya atau tidak diberi nafkah oleh suaminya kemudian yang memicu mereka mengajukan cerai,’’ papar dia.

Proses pengajuan cerai di lingkup PNS sendiri berbeda dengan proses perceraian masyarakat pada umumnya. Sebagai PNS, mereka tentu terikat aturan dan perundang undangan yang berlaku. ”Ada beberapa proses yang harus dilalui, mulai pengajuan di OPD hingga proses di kami, kalau sudah terbit izinnya baru bisa dilanjutkan,’’ terangnya.

Pada prinsipnya, setiap PNS yang mengajukan cerai pihaknya sudah melakukan beberapa upaya mediasi. Mulai di tingkat OPD tempat mereka bekerja, hingga mediasi di tingkat BKPSDM. ”Ada beberapa proses yang kami lakukan dalam rangka mediasi, mulai tim secara internal dan pembinaan di kami. Tujuannya sama, untuk menghindarkan cerai sehingga mereka bisa rukun kembali,’’ papar dia.

Baca Juga :  Data PMK di Disnak dan Kecamatan Tak Sinkron
- Advertisement -

Namun demikian, dari 41 orang PNS yang mengajukan cerai, hanya ada lima yang bisa rujuk kembali. Sisanya, berlanjut hingga ke Pengadilan Agama (PA) Jombang. ”Total ada lima yang kita tolak atau tidak kita izinkan proses pengajuan cerainya,’’ pungkas Senen.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/