28.9 C
Jombang
Saturday, January 28, 2023

Jual Beli Tanah Warga ke PT PAM Kabuh, Dewan Sebut ada Kejanggalan

JOMBANG – Polemik terkait jual beli tanah warga kepada PT PAM di Dusun Kwacang, Desa Sukodadi, Kecamatan Kabuh mendapat sorotan keras dari dewan. Sekretaris Komisi A DPRD Jombang mendorong pihak perusahaan segera melunasi kekurangan pembayaran.

”Tentu kami mendorong pihak PT untuk segera melunasi pembayaran,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Jombang kemarin.

Politikus PKB ini menyesalkan tindakan perusahaan yang tak kunjung melunasi kekurangan pembayaran, padahal warga sudah bertahun-tahun melepaskan lahannya ke perusahaan. ”Kalau seperti  ini warga jelas dirugikan,” bebernya.

Karenanya, Kartiyono juga mendorong pemerintah desa maupun kecamatan turun tangan mendampingi warga menyelesaikan permasalahan ini. Pasalnya, dia merasa ada yang janggal dalam proses transaksi jual beli. ”Jangan sampai pemerintah ini diam saja. Paling tidak menjembatani antara warga dan pihak perusahaan,” tuturnya.

Dikhawatirkan,  lahan-lahan yang dibeli tersebut ternyata sudah berganti nama pemilik atau muncul sertifikat tanpa melalui prosedur yang benar. ”Tidak menutup kemungkinan ada oknum yang mengambil kepentingan untuk meraup keuntungan sendiri atau yang sekarang jadi perhatian pemerintah terkait mafia tanah, jangan sampai itu terjadi,” bebernya.

Baca Juga :  Pesepatu Roda Jombang Sabet Tiga Medali PIN

Karenanya, dia mendorong Satgas Mafia Tanah untuk memantau permasalahan ini.  Juga meminta pihak perusahaan membuka secara terang benderang kepada warga yang menjual tanah, terkait status lahan tersebut. ”Terlebih dikatakan warga, leter C (surat tanah, Red) juga sudah dibawa ke notaris,” imbuhnya.

Dia pun mengapresiasi warga yang pro aktif mendatangi kantor kecamatan untuk difasilitasi dipertemukan dengan pihak perusahaan. ”Kalau memang tetap tidak ada itikad baik dari pihak perusahaan, warga bisa menempuh jalur hukum,” tandasnya.

Sayangnya, upaya Jawa Pos Radar Jombang mengkonfirmasi pihak perusahaan hingga Kamis (8/12) kemarin belum berhasil. Saat dihubungi melalui sambungan telepon ke nomor seluler, Sulistio Wati pihak yang mengaku perwakilan dari PT PAM belum merespons. Termasuk upaya konfirmasi melalui pesan WhastApp belum dibalas.

Baca Juga :  Lambat Perbaiki Jalan Rusak, PUPR : Anggaran Pemeliharaan Menipis

Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah warga Dusun Kwacang, Desa Sukodadi, Kecamatan Kabuh mendatangi kantor kecamatan Kabuh September lalu. Mereka memprotes sikap PT PAM yang tak kunjung melunasi  kekurangan pembayaran jual beli tanah. Padahal, transaksi jual beli sudah berlangsung sejak 2019 lalu.

Oknum yang mengaku dari PT PAM menjanjikan kepada warga kekurangan lahan akan dibayarkan setelah plot lahan dinyatakan selesai. Namun hingga kini belum ada kejelasan pembayaran. Belum diketahui pasti jumlah warga yang menjual tanah ke PT, diduga mencapai puluhan orang. Sementara kekurangan pembayaran ditaksir  antara Rp 10 juta- Rp 40 juta  per orang. (yan/naz/riz)






Reporter: Azmy endiyana Zuhri

JOMBANG – Polemik terkait jual beli tanah warga kepada PT PAM di Dusun Kwacang, Desa Sukodadi, Kecamatan Kabuh mendapat sorotan keras dari dewan. Sekretaris Komisi A DPRD Jombang mendorong pihak perusahaan segera melunasi kekurangan pembayaran.

”Tentu kami mendorong pihak PT untuk segera melunasi pembayaran,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Jombang kemarin.

Politikus PKB ini menyesalkan tindakan perusahaan yang tak kunjung melunasi kekurangan pembayaran, padahal warga sudah bertahun-tahun melepaskan lahannya ke perusahaan. ”Kalau seperti  ini warga jelas dirugikan,” bebernya.

Karenanya, Kartiyono juga mendorong pemerintah desa maupun kecamatan turun tangan mendampingi warga menyelesaikan permasalahan ini. Pasalnya, dia merasa ada yang janggal dalam proses transaksi jual beli. ”Jangan sampai pemerintah ini diam saja. Paling tidak menjembatani antara warga dan pihak perusahaan,” tuturnya.

Dikhawatirkan,  lahan-lahan yang dibeli tersebut ternyata sudah berganti nama pemilik atau muncul sertifikat tanpa melalui prosedur yang benar. ”Tidak menutup kemungkinan ada oknum yang mengambil kepentingan untuk meraup keuntungan sendiri atau yang sekarang jadi perhatian pemerintah terkait mafia tanah, jangan sampai itu terjadi,” bebernya.

Baca Juga :  Pencarian Lahan Pengganti TKD Denanyar, 25 Berkas Tanah di Luar Desa

Karenanya, dia mendorong Satgas Mafia Tanah untuk memantau permasalahan ini.  Juga meminta pihak perusahaan membuka secara terang benderang kepada warga yang menjual tanah, terkait status lahan tersebut. ”Terlebih dikatakan warga, leter C (surat tanah, Red) juga sudah dibawa ke notaris,” imbuhnya.

Dia pun mengapresiasi warga yang pro aktif mendatangi kantor kecamatan untuk difasilitasi dipertemukan dengan pihak perusahaan. ”Kalau memang tetap tidak ada itikad baik dari pihak perusahaan, warga bisa menempuh jalur hukum,” tandasnya.

Sayangnya, upaya Jawa Pos Radar Jombang mengkonfirmasi pihak perusahaan hingga Kamis (8/12) kemarin belum berhasil. Saat dihubungi melalui sambungan telepon ke nomor seluler, Sulistio Wati pihak yang mengaku perwakilan dari PT PAM belum merespons. Termasuk upaya konfirmasi melalui pesan WhastApp belum dibalas.

Baca Juga :  PT Dwi Mulya Jaya Muncul Lagi sebagai Pemenang Tender

Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah warga Dusun Kwacang, Desa Sukodadi, Kecamatan Kabuh mendatangi kantor kecamatan Kabuh September lalu. Mereka memprotes sikap PT PAM yang tak kunjung melunasi  kekurangan pembayaran jual beli tanah. Padahal, transaksi jual beli sudah berlangsung sejak 2019 lalu.

Oknum yang mengaku dari PT PAM menjanjikan kepada warga kekurangan lahan akan dibayarkan setelah plot lahan dinyatakan selesai. Namun hingga kini belum ada kejelasan pembayaran. Belum diketahui pasti jumlah warga yang menjual tanah ke PT, diduga mencapai puluhan orang. Sementara kekurangan pembayaran ditaksir  antara Rp 10 juta- Rp 40 juta  per orang. (yan/naz/riz)






Reporter: Azmy endiyana Zuhri

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/