RadarJombang.id – Pemdes Sidokerto, Kecamatan Mojowarno Jombang punya program inovatif untuk mewujudkan desa yang bersih dan bebas dari sampah.
Salah satunya, mencetuskan kartu iuran pembayaran sampah yang terintegrasi dengan layanan administrasi kependudukan (adminduk).
Kepala Desa Sidokerto Abdul Halim menyampaikan, munculnya inovasi teknologi tepat guna di bidang pengelolaan sampah setelah pihaknya mendapat realisasi program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dari pemerintah pusat.
Pada tahun kedua ia menjabat, Pemdes Sidokerto mendapat bantuan senilai Rp 1 miliar dari program Kotaku.
Kebetulan gagasan ini berbarengan desa kita yang mendapatkan program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) yang anggarannya dipergunakan sesuai kebutuhan desa.
"Kemudian, kami bangunkan TPS di Dusun Ngemplak, tempat bermain anak-anak dan pengembangan jalan pavingisasi,” ujar dia.
Sejalan dengan dibangunnya TPS di Dusun Ngemplak, akhirnya Pemdes Sidokerto mencetuskan kartu untuk pembayaran iuran sampah.
Awalnya, ia mengakui program tersebut banyak menuai pro kontra dari masyarakat.
Karena bagi yang belum bayar sampah tidak bisa mengakses pelayanan administrasi kependudukan.
”Tapi itu cara kita untuk menyadarkan warga. Kita ingin mewujudkan desa yang bersih, maka warga harus mendukung,” jelas dia.
Dengan sosialisasi yang persuasif, akhirnya warga paham akan komitmen pemdes untuk mewujudkan desa yang bersih dan bebas dari kumuh.
Baca Juga: Pemdes Gedangan, Mojowarno Jombang Pererat Kerukunan Warga Lewat Takbir Keliling Desa
Dulu sebelum ada tempat pembuangan sampah di Desa Sidokerto, masyarakat membuang sampah sembarangan.
"Mulai di pinggir jalan, di sungai, dan di mana-mana,” papar dia.
Seiring implementasi program tersebut, kini total ada 1.700 kepala keluarga (KK) yang memiliki kartu iuran pembayaran sampah.
Setiap bulan, ada petugas yang jemput bola untuk memungut iuran sampah.
Bagi warga yang sudah membayar sampah, petugas akan men-scan barcode yang ada pada kartu.
Kemudian, akan dilaporkan secara sistem yang dikelola pemdes.
Iuran yang dibebankan warga, juga sangat murah, hanya Rp 7.000 per KK per bulan.
"Itu sangat terjangkau dibandingkan desa-desa lain. Nah, jika sudah membayar, maka warga bisa mengakses pelayanan adminduk,” papar dia.
Setiap bulan pula, ada empat petugas yang memungut sampah ke rumah-rumah warga.
Mereka sudah disiapkan kendaraan Tossa untuk mengangkut sampah yang selanjutkan dibawa ke TPS.
”Atas implementasi program ini, kami juga berkesempatan menjadi wakil Kabupaten Jombang untuk mengikuti lomba inovasi teknologi tepat guna yang diadakan DPMD Provinsi Jawa Timur tahun lalu,” pungkasnya. (ang/naz/riz)
Editor : Achmad RW