JOMBANG – Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan mulai menyerap aspirasi masyarakat.
DPRD Jombang menggelar public hearing di Desa Darurejo, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang dengan melibatkan 70 peserta dari unsur masyarakat, (16/10).
Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan, saran, hingga masukan terkait aturan yang tengah disusun legislatif.
Aspirasi warga dinilai penting agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga mampu menjawab persoalan peredaran minuman beralkohol dan minuman oplosan di lapangan.
Baca Juga: Sekolah Rakyat Jombang Penuhi Kuota 270 Siswa, DPRD Ingatkan Anak Terlantar Jangan Terlewat
’’Penyusunan Raperda ini membutuhkan masukan dari masyarakat agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya memiliki landasan hukum yang kuat, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan,’’ kata Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Jombang, Kartiyono, Jumat (16/10).
Pelibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses penyusunan produk hukum daerah. Sebab, aturan yang dibuat harus mempertimbangkan kebutuhan sekaligus kondisi nyata di tengah masyarakat.
Public hearing menjadi kesempatan bagi legislatif untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat sebelum pembahasan Raperda berlanjut ke tahap berikutnya. Dengan begitu, berbagai persoalan yang berkaitan dengan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol bisa menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan ketentuan.
’’Kami ingin mendengar langsung pandangan masyarakat sebagai bahan dalam proses pembahasan Raperda ini,’’ tegasnya.(yan/jif)
Editor : Anggi Fridianto