JOMBANG – Lima proyek infrastruktur jalan bersumber Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2026 dengan total pagu Rp 8,06 miliar diajukan untuk tender. Seluruh paket merupakan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jombang.
’’Kini masih dalam tahap evaluasi,’’ kata Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setdakab Jombang, Ahmad Rofiq As’ari, kemarin.
Lima paket itu meliputi Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Kesamben-Podoroto dengan pagu anggaran Rp 1.703.390.500. Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Pulorejo-Gumulan dengan pagu Rp 863.390.500.
Peningkatan Ruas Jalan Mojokrapak-Beweh dengan pagu Rp 3.318.495.800. Lalu Rehabilitasi Ruas Jalan Desa Mojokrapak dengan pagu Rp 470.458.620.
Satu paket lainnya yakni Peningkatan Ruas Jalan Daditunggal-Gedongombo dengan pagu Rp 1.709.727.269. Paket itu bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
Selain lima paket itu, Dinas PUPR Jombang juga memiliki paket pengadaan Aspal Drum dengan pagu Rp 2.477.520.000. Namun, paket ini tidak melalui tender. Metode pemilihan penyedianya dilakukan melalui mekanisme e-purchasing.
”Teman-teman Dinas PUPR sudah koordinasi dengan kami,” ujarnya.
Rofiq menyebut, hingga awal Oktober belum ada pengajuan lain kegiatan infrastruktur dari OPD selain Dinas PUPR.
”Belum ada untuk kegiatan infrastruktur yang lain. Jadi masih di Dinas PUPR saja,” katanya.
Pemkab Jombang mengalokasikan anggaran Rp 10,07 miliar untuk penanganan infrastruktur jalan melalui P-APBD 2026. Anggaran itu digunakan untuk membiayai 12 kegiatan. Sebagian di antaranya diarahkan untuk mendukung akses menuju kawasan industri di utara Sungai Brantas.
(fid/jif)
Editor : Anggi Fridianto