SELAIN menuntut penertiban PKL, FRMJ menyoroti keterlibatan pelaku seni dan UMKM dalam berbagai kegiatan pemerintah daerah.
Mereka menilai kelompok kesenian, seperti jaranan dan karnaval, serta PKL belum mendapat ruang yang proporsional dalam peringatan Hari Jadi Jombang maupun agenda pemerintah lainnya.
’’Kegiatan seperti hari ulang tahun atau Hari Jadi Jombang, kesenian, jaranan, karnaval yang sudah kita upayakan untuk dibentuk, itu tidak pernah dilibatkan.
PKL juga tidak pernah dilibatkan,’’ ujarnya.
Sorotan lain diarahkan pada pengelolaan UMKM serta proses pengisian jabatan.
Fattah meminta proses pengisian jabatan di lingkup Pemkab Jombang dilakukan secara profesional dan tidak dipengaruhi kepentingan maupun uang.
’’Saya tahu Pak Bupati tidak menerima uang tersebut. Tapi di belakang-belakang ini banyak sekali yang bermain,’’ tudingnya.
Dia meminta pihak yang disebutnya bermain dalam proses pengisian jabatan tidak menghambat jenjang karier aparatur.
Menurut Fattah, kenaikan jabatan harus didasarkan pada kompetensi dan mekanisme yang berlaku.
Baca Juga: Kakanwil Kemenag Jatim Hadir di MAN 6 Jombang: Jangan Cuma Megah, Harus Berdampak
’’Jangan dibawa-bawa kepentingan uang. Ada yang dari dulu hanya menjadi kabid, tidak pernah naik. Artinya jenjang mereka macet karena tidak punya uang dan tidak mau bayar,’’ ungkapnya.
FRMJ juga kembali mendesak Pemkab Jombang mengambil tindakan terhadap sejumlah perusahaan yang mereka soroti, di antaranya PT Jian You dan PT Fuxin.
Fattah bahkan meminta kedua perusahaan tersebut ditutup.”Termasuk PT Jian You dan PT Fuxin. Apalagi Fuxin. Pabrik kemarin sudah dimintai keterangan oleh Inspektorat dan sudah gamblang,’’ tegasnya.
Fattah memastikan aksi tidak berhenti pada penyampaian tuntutan.
Jika tidak ada tindak lanjut dari pemkab, massa akan tetap bertahan dan menginap di depan kantor pemkab.
’’Kita tetap menginap. Kita sudah menyediakan empat tenda dan nanti akan berjalan lagi. Ada sekitar 15 tenda yang akan kita dirikan di sini,’’ pungkasnya. (yan/naz)
Editor : Anggi Fridianto