JOMBANG– Aksi Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ) kembali digelar Selasa (15/9).
Belum adanya tindak lanjut dari Pemkab Jombang atas tuntutan aksi sebelumnya membuat puluhan massa memilih bertahan di depan kantor pemkab.
Mereka bahkan mendirikan tenda di trotoar Jalan KH Wahid Hasyim dan berencana bermalam hingga tuntutan dipenuhi.
Ketua FRMJ Joko Fattah Rochim mengatakan, aksi kali ini sengaja dikemas berbeda.
Massa tidak sekadar menggelar demonstrasi, tetapi melakukan aksi kemah sebagai bentuk desakan agar pemerintah daerah segera merespons tuntutan yang disampaikan.
’’Tidak ada tanggapan. Kami hari ini adalah kemah, bukan mendirikan posko.
Kami akan bermalam sampai semuanya selesai,’’ tegasnya.
Baca Juga: MPLS Ramah SMPN 2 Mojowarno 2026, Murid Baru Antusias Ikuti Demo Ekstrakurikuler Unggulan
Menurut Joko, aksi bermalam tersebut juga untuk memastikan tidak ada intervensi dari pihak mana pun.
Dia meminta seluruh persoalan yang disuarakan masyarakat ditindaklanjuti sesuai aturan dan kewenangan Pemkab Jombang.
’’Biar tidak ada intervensi dari pihak manapun. Kita pastikan semua berjalan sesuai dengan yang ada, sesuai dengan Pemerintahan Kabupaten Jombang,’’ katanya.
Salah satu persoalan yang kembali disorot adalah nasib pedagang kaki lima (PKL), khususnya terkait penataan kawasan Alun-Alun Jombang.
Baca Juga: Usai di Demo PKL, Pemkab Jombang Siapkan Langkah Penertiban Zona Merah
Joko menyebut hingga kini belum ada tanggapan konkret dari pemkab terhadap persoalan tersebut.
Selain PKL, FRMJ juga menyoroti keterlibatan pelaku seni dan UMKM dalam berbagai kegiatan pemerintah daerah.
Dia menilai kelompok kesenian seperti jaranan dan karnaval maupun PKL belum mendapat ruang yang proporsional dalam kegiatan peringatan Hari Jadi Jombang maupun agenda lainnya.
’’Kegiatan seperti hari ulang tahun atau Hari Jadi Jombang, kesenian, jaranan, karnaval yang sudah kita upayakan untuk dibentuk, itu tidak pernah dilibatkan. PKL juga tidak pernah dilibatkan,’’ ujarnya.
Joko juga melontarkan sorotan terkait pengelolaan UMKM serta dugaan permainan dalam proses pengisian jabatan kepala dinas.
Dia meminta proses birokrasi dilakukan secara profesional dan tidak dipengaruhi kepentingan maupun uang.
’’Saya tahu Pak Bupati dan Pak Subi tidak menerima uang tersebut.
Tapi di belakang-belakang ini banyak sekali yang bermain,’’ tudingnya.
Dia meminta pihak yang disebutnya bermain dalam proses penentuan jabatan agar tidak menghambat jenjang karier aparatur.
Menurutnya, proses kenaikan jabatan harus berdasarkan kompetensi dan mekanisme yang berlaku.
’’Jangan dibawa-bawa kepentingan uang. Ada yang dari dulu hanya menjadi kabid, tidak pernah naik. Artinya jenjang mereka macet karena tidak punya uang dan tidak mau bayar,’’ ungkapnya.
Tak hanya itu, FRMJ kembali mendesak Pemkab Jombang mengambil tindakan terhadap sejumlah perusahaan yang menjadi sorotan.
Di antaranya PT Jian You dan PT Fuxin. Joko bahkan meminta kedua perusahaan tersebut ditutup.
’’Iya, termasuk PT Jian You dan PT Fuxin. Apalagi Fuxin. Pabrik kemarin sudah dimintai keterangan oleh Inspektorat dan sudah gamblang,’’ tegasnya.
Joko memastikan aksi tidak akan berhenti hanya dengan menyampaikan tuntutan.
Jika tidak ada tindakan dari pemkab, massa akan bertahan dan menginap di depan kantor pemerintahan tersebut.
’’Kita tetap menginap. Kita sudah menyediakan empat tenda dan nanti akan berjalan lagi.
Ada sekitar 15 tenda yang akan kita dirikan di sini,’’ pungkasnya.
Massa mengaku telah menyiapkan bekal secara mandiri untuk mendukung aksi bermalam tersebut. Mereka juga membuka kemungkinan mendapat dukungan logistik dari simpatisan selama aksi berlangsung.
Editor : Anggi Fridianto