JOMBANG – Pemkab Jombang terus berupaya memperbarui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk menekan kesalahan sasaran penyaluran bantuan sosial (bansos).
Pemutakhiran dilakukan agar data penerima sesuai dengan kondisi sosial ekonomi warga terkini.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jombang, Agung Hariadi mengatakan, pemutakhiran data dilakukan untuk memperoleh data sosial ekonomi masyarakat yang valid dan sesuai dengan kondisi terkini.
”Ya, untuk mendapatkan data sevalid mungkin,” ujar Agung.
Data yang akurat menjadi dasar penting dalam menentukan sasaran berbagai program bantuan dan intervensi sosial. Sebab, kondisi sosial ekonomi masyarakat bisa berubah sewaktu-waktu.
Baca Juga: Pendaftaran KIP Kuliah Dibuka, 239 Siswa Jombang Cetak DTSEN di Dinsos
Warga yang sebelumnya masuk kategori penerima bantuan, misalnya, bisa saja sudah mengalami peningkatan kesejahteraan.
Sebaliknya, masyarakat yang sebelumnya dinilai mampu juga bisa mengalami perubahan kondisi ekonomi sehingga membutuhkan bantuan.
Karena itu, pemutakhiran DTSEN diharapkan mampu menekan kesalahan sasaran penerima bantuan.
Baik warga yang seharusnya tidak menerima bantuan tetapi masih tercatat (inclusion error), maupun warga yang sebenarnya layak menerima bantuan namun belum masuk dalam data (exclusion error).
”Menurunkan inclusion dan exclusion error,” tegasnya.
Agung juga memastikan tidak ada batasan waktu tertentu dari Kementerian Sosial (Kemensos) dalam melakukan pemutakhiran data tersebut.
Artinya, ketika ditemukan adanya perubahan kondisi sosial ekonomi warga, data dapat disesuaikan melalui mekanisme yang berlaku.
”Nggak ada batasan dari Kemensos,” katanya.
Pemutakhiran data tersebut melibatkan berbagai kanal pendataan pemerintah.
Masyarakat maupun pemerintah desa/kelurahan dapat turut memastikan kondisi data sesuai dengan keadaan sebenarnya. Di antaranya melalui SIKS-NG, aplikasi Cek Bansos, maupun laman DTSEN.
Baca Juga: Data Bansos Masih Semrawut, DPRD Dorong Pemkab Miliki Aplikasi DTSEN
Dinsos Jombang berharap proses tersebut tidak sekadar memperbarui jumlah atau daftar penerima bantuan.
Lebih dari itu, data yang terus diperbarui diharapkan mampu memberikan gambaran kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih akurat.
Dengan begitu, pemerintah dapat lebih tepat menentukan warga yang memang membutuhkan bantuan. Sementara penerima yang sudah tidak sesuai kriteria dapat diperbarui berdasarkan hasil verifikasi.
”Untuk mendapatkan data sevalid mungkin,” pungkas Agung. (yan/fid)
Editor : Anggi Fridianto