JOMBANG – Langkah cepat langsung diambil Tim Penyelamatan KPRI Sejahtera usai resmi dibentuk.
Tanpa mengulur waktu, tim langsung bergerak mengamankan sekaligus mengidentifikasi ratusan aset milik koperasi yang tengah dirundung masalah tersebut.
Ketua Tim Penyelamatan KPRI Sejahtera Sri Surjati mengungkapkan, konsolidasi internal menjadi langkah krusial di tahap awal kerja tim.
Pihaknya langsung menggelar rapat koordinasi maraton bersama jajaran pengurus KPRI Sejahtera guna menelusuri keberadaan seluruh aset koperasi.
”Setelah dilakukan pembentukan tim, kami langsung melakukan rapat dengan pengurus KPRI Sejahtera,” ujar Sri kemarin.
Dari koordinasi awal tersebut, Sri Menyebut tim berhasil mengamankan sedikitnya 175 unit aset milik KPRI Sejahtera.
Saat ini, ratusan aset itu memasuki tahap penyisiran identifikasi untuk memetakan kondisi fisik hingga legalitas status kepemilikannya.
”Ada sebanyak 175 aset yang sudah kami amankan.
Baca Juga: Polemik KPRI Sejahtera Menggelinding, Bupati Jombang Dorong Tim Penyelamat Segera Dibentuk
Saat ini masih dilakukan identifikasi terhadap aset-aset tersebut,” beber perempuan yang juga menjabat Staf Ahli Bidang Keuangan, Ekonomi, dan Pembangunan Pemkab Jombang tersebut.
Sri menegaskan, proses pendataan dan identifikasi mendalam menjadi pondasi wajib sebelum melangkah ke opsi penyelesaian berikutnya.
”Tim ingin memastikan seluruh item yang masuk daftar inventaris benar-benar valid, baik dari segi keberadaan fisik, fungsi, maupun kejelasan dokumennya,” tegasnya.
Tak berhenti pada tahap pengamanan, tim juga menyiapkan langkah appraisal atau penilaian nilai ekonomis aset.
Untuk memastikan objektivitas, proses taksiran harga tersebut bakal mengandeng instansi teknis terkait.
”Sesuai hasil rapat tim, nantinya akan dilakukan penilaian terhadap aset-aset tersebut oleh Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Kabupaten Jombang,” tegas Sri.
Seperti diberitakan sebelumnya, Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) KPRI Sejahtera Jombang berlangsung panas, Selasa (1/9).
Forum yang digelar di kompleks TPA Banjardowo, Jombang, itu dibanjiri interupsi anggota hingga akhirnya berujung pada penolakan terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pengurus.
Salah satu dipersoalkan anggota perihal transparansi aset tanah hingga utang macet Rp 40 miliar. (yan/naz)
Editor : Anggi Fridianto