JOMBANG – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf memastikan tetap maju dalam kontestasi kepemimpinan PBNU pada Muktamar Ke-35 NU. Ia mengaku mantap dengan keputusan tersebut dan menyerahkan hasilnya kepada Allah.
Pernyataan itu disampaikan Gus Yahya seusai mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto dalam rangkaian pembukaan Muktamar Ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Kamis (27/8/2026).
Saat ditanya alasan dirinya tetap maju dalam perebutan kursi Ketua Umum PBNU, Gus Yahya memberikan jawaban singkat.
’’Allahu Robbuna. Niatku ora kliru," tuturnya.
Baca Juga: Sidang Pleno Muktamar NU Ketat, Hujan Interupsi Bahas Mekanisme Pemilihan Ketum PBNU
Dia menegaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab dalam menjalankan khidmah kepada Nahdlatul Ulama.
Gus Yahya juga merespons isu mengenai dugaan campur tangan Presiden Prabowo dalam proses internal Muktamar. Termasuk kabar yang menyebut Prabowo tidak menghendaki dirinya kembali memimpin PBNU.
Menurut dia, kondisi tersebut tidak tepat jika dibandingkan dengan hubungan politik pada era Presiden Soeharto dan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
’’Informasi tidak masuk akal. Prabowo tidak dalam posisi seperti Soeharto, lingkungan politik juga tidak sama,” katanya.
Gus Yahya berpandangan, tidak ada kepentingan politik yang rasional bagi Prabowo untuk mencampuri urusan internal NU. Bahkan, intervensi terhadap organisasi keagamaan terbesar tersebut dinilai justru bisa berdampak buruk terhadap posisi politik Presiden.
’’Mengintervensi NU akan sangat membahayakan posisi politik Prabowo," ujarnya.
Dia juga membandingkan relasinya dengan Prabowo dengan hubungan Gus Dur dan Soeharto pada masa lalu.
’’Posisi saya terhadap Prabowo juga tidak sama dengan posisi Gus Dur terhadap Soeharto. Saya kooperatif, bahkan supportif, Gus Dur kritis sesuai kebutuhan konteks sosial politik saat itu,” terangnya.
Karena itu, Gus Yahya menilai tidak ada dasar yang masuk akal bagi Presiden Prabowo untuk menolak dirinya kembali memimpin PBNU.
’’Tidak ada alasan yang masuk akal bagi Prabowo untuk menolak saya," ujarnya.
Baca Juga: Fraksi PDIP Jombang Dukung Penuh Muktamar ke-35 NU, Siap Perkuat Kolaborasi Strategis dengan NU
Gus Yahya kemudian mengungkap adanya informasi mengenai pihak tertentu dari lingkungan pemerintahan yang disebut mengumpulkan sejumlah pengurus NU dari daerah. Dalam pertemuan tersebut, mereka diduga meminta dukungan agar tidak memilih dirinya. Bahkan, disebut pula adanya imbalan uang.
Namun, Gus Yahya meminta agar dugaan tersebut tidak langsung dikaitkan dengan sikap resmi Presiden Prabowo.
Jika benar ada aparat atau orang di lingkungan pemerintahan yang melakukan manuver dengan membawa nama Presiden, menurutnya, tindakan tersebut justru berpotensi merugikan Prabowo.
’’Kalau ada anak buah Prabowo bermanuver mencatut Prabowo, semestinya Prabowo menegur, bila perlu memberi sanksi," tegasnya.
Dia menilai pihak-pihak tersebut justru bisa menyeret Presiden untuk kepentingan agenda pribadi atau kelompok.
’’Mereka mengorbankan Prabowo untuk agenda mereka sendiri,” tegasnya.
Gus Yahya juga meminta agar tindakan korektif dilakukan secara terbuka apabila manuver tersebut memang dilakukan secara terang-terangan.
’’Karena mereka melakukan dengan blatant dan terbuka, mestinya teguran dan sanksi atas mereka juga terbuka,” jelasnya.
Menurutnya, sikap resmi Presiden harus dibedakan dengan tindakan individu yang berada di lingkungan pemerintahan.
Di tengah munculnya isu politik uang menjelang pemilihan Ketua Umum PBNU, Gus Yahya menyatakan tetap percaya terhadap integritas PWNU dan PCNU.
Dia menilai pengurus wilayah dan cabang merupakan kader organisasi yang memiliki tanggung jawab moral dalam menentukan masa depan jam’iyah.
’’PW dan PC adalah kader-kader. Bukan pedagang, apalagi maling,” ucap Gus Yahya.
Gus Yahya meyakini para pengurus NU di daerah tetap berpegang pada nurani dan loyalitas terhadap organisasi.
’’Mereka punya nurani dan kesetiaan terhadap organisasi. Mereka akan melindungi komitmen moral mereka dari ancaman apa pun, apalagi sekadar uang," tutur Gus Yahya.
Saat ditanya apakah tetap yakin PWNU dan PCNU akan menggunakan hak pilih sesuai kepentingan organisasi, Gus Yahya menjawab tegas.
’’Ya. Haqqul yaqin," ucapnya.
Tak Mau Campuri Aktivitas Tokoh
Gus Yahya juga tidak mempersoalkan aktivitas sejumlah tokoh menjelang Muktamar, termasuk Nusron Wahid dan Saifullah Yusuf. Dia memilih tidak mencampuri langkah yang dilakukan masing-masing pihak.
’’Buat apa? Tanggung jawab masing-masing, hisab masing-masing,” tegasnya.
Menurut dia, setiap individu harus mempertanggungjawabkan tindakan dan pilihan yang diambilnya, termasuk konsekuensi moral di kemudian hari.
Terkait kaidah fikih yang sebelumnya dia sampaikan dalam konteks dinamika organisasi, Gus Yahya kembali menyebut man ista’jala syaian qabla awanihi ‘uqiba bihirmanihi.
Kaidah tersebut memiliki makna bahwa orang yang tergesa-gesa mendapatkan sesuatu sebelum waktunya justru dapat kehilangan sesuatu yang hendak diraih.
Saat ditanya lebih jauh mengenai maksud kaidah tersebut dalam dinamika Muktamar, dia menjawab singkat.
’’Itu konsumsi kiai. Yang bukan kiai tidak wajib paham,” ucap Gus Yahya.
Sebut Islah Sudah Tuntas
Mengenai dinamika internal PBNU dan hubungannya dengan Rais Aam PBNU serta jajaran Syuriyah, Gus Yahya memastikan persoalan tersebut telah selesai.
’’Tuntas. Buktinya sepakat muktamar,” katanya.
Menurutnya, kesepakatan untuk tetap menggelar Muktamar Ke-35 NU menjadi bukti bahwa persoalan internal telah dikembalikan kepada mekanisme organisasi.
Muktamar sendiri menjadi forum permusyawaratan tertinggi NU yang membahas berbagai persoalan jam’iyah, termasuk menentukan kepemimpinan serta arah organisasi ke depan.
Menjelang proses Muktamar, Gus Yahya juga mengingatkan seluruh peserta agar tidak kehilangan fokus. Dia meminta muktamirin menjaga niat, disiplin organisasi, sekaligus kehormatan NU.
’’Tata niat yang benar dan disiplin jangan sampai bertindak menciderai martabat NU,” katanya.
Dia berharap seluruh rangkaian Muktamar berlangsung dengan tetap mengedepankan kepentingan organisasi. Gus Yahya juga kembali mengingatkan agar tindakan individu dari lingkungan kekuasaan tidak otomatis dianggap sebagai sikap Presiden.
Apabila ada pihak yang menggunakan nama Presiden untuk memengaruhi pilihan peserta Muktamar, Gus Yahya menilai pihak tersebut harus bertanggung jawab atas tindakannya.
Dengan demikian, dia berharap Muktamar Ke-35 NU dapat menjadi momentum memperkuat kembali disiplin organisasi dan menjaga martabat jam’iyah. (ang)
Editor : Anggi Fridianto