JOMBANG – Dinamika persidangan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) cukup hangat sejak hari pertama di Aula Serbaguna Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jumat (28/8).
Forum Sidang Pleno I yang membahas Tata Tertib (Tatib) Muktamar sempat diwarnai hujan interupsi dari para peserta sebelum akhirnya berhasil disahkan menjelang siang.
Persidangan yang dimulai sejak pagi tersebut berlangsung dinamis saat forum menyoroti mekanisme pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) serta Rais 'Aam.
Kendati tensi pembahasan cukup tinggi, persidangan berhasil dituntaskan sekitar pukul 11.10 WIB.
Sekretaris Steering Committee (SC) Muktamar ke-35 NU Prof Dr Ir H Mohammad Nuh yang memimpin sidang mengapresiasi kedewasaan para muktamirin.
Perbedaan pendapat yang mencuat selama dua hingga tiga jam persidangan dapat diakomodasi hingga melahirkan kesepakatan bersama. ”Sangat baik.
Dalam waktu dua-tiga jam enggak sampai sudah bisa diselesaikan.
Oleh karena itu kami sangat berterima kasih kepada para muktamirin atas kerja samanya,” kata Mohammad Nuh usai memimpin sidang, Jumat (28/8).
Baca Juga: Enam Kotak Suara Usulan Nama AHWA PBNU Dipindahkan ke Tempat Lain, Ini Tujuannya
Nuh menegaskan, dinamika interupsi dan perbedaan pendapat adalah hal lumrah dalam musyawarah tertinggi NU.
Dia menjelaskan, tata tertib pemilihan ketua umum sengaja dipisahkan dari tata tertib umum muktamar.
Sebab, terdapat hasil Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) NU di Ploso yang perlu dibahas terlebih dahulu dalam Muktamar ke-35. ”Biasanya tatib itu termasuk juga tatib pemilihan.
Tapi di muktamar kali ini tatib pemilihan kita pisahkan. Mengapa? Karena ada hasil dari Munas-Konbes kemarin yang meminta hasil Munas-Konbes di Ploso untuk dibahas di muktamar,” jelasnya.
Menurut Mohammad Nuh, hasil Munas-Konbes tersebut salah satunya berkaitan dengan mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU.
Karena itu, mekanisme tersebut tidak bisa langsung dimasukkan dalam tata tertib yang dibahas pada pleno pertama.
”Nanti pada saat dibahas di komisi, sekaligus juga ditetapkan hasilnya di pleno.
Baru dari situ kita ambil sebagai mekanisme pemilihan ketua umum yang akan datang,” terangnya.
Dia menegaskan, keputusan akhir tetap berada di tangan muktamirin.
Sebab, muktamar merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan organisasi.
”Karena muktamar itu yang paling tinggi memutuskan apa pun juga boleh, gampangannya begitu,” ujarnya. (ang/naz)
Editor : Anggi Fridianto