JOMBANG – Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang akan digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, 27–31 Agustus mendatang, menjadi panggung penting bagi arah perjalanan organisasi Islam terbesar di Indonesia.
Selain agenda pemilihan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU, forum permusyawaratan tertinggi NU ini diharapkan menjadi momentum muhasabah menyeluruh atas dinamika internal organisasi, tata kelola lembaga pendidikan, hingga penguatan etika berorganisasi.
’’Muktamar kali ini harus menjadi titik balik bagi NU untuk kembali ke tradisi etika dan budaya organisasi yang diwariskan para pendiri,’’ kata Rektor Universitas Darul Ulum Jombang, Prof Dr Amir Maliki Abitolkha, kemarin.
Menurutnya, dinamika internal PBNU belakangan ini dinilai kian menjauh dari tradisi kultural para pendiri.
Hubungan kepemimpinan antara syuriyah dan tanfidziyah yang seharusnya berbasis rasa hormat dan kepatuhan, kini tergeser oleh ego kelembagaan formal.
’’Hubungan kepemimpinan yang idealnya berbasis sam'an wa tha'atan serta mengedepankan akhlak, kini tergeser oleh dinamika legitimasi formal kepengurusan,’’ bebernya.
Fenomena pemecatan pengurus dan konflik internal hingga mengarah pada ranah hukum dinilai sangat mencederai marwah organisasi.
Tata cara penyelesaian masalah internal NU saat ini dianggap terlalu mengadopsi cara-cara politik praktis dan gaya korporasi.
’’Maraknya praktik pemecatan pengurus dinilai mirip mekanisme politik praktis atau korporasi.
Konflik internal yang terbawa ke ranah hukum mengaburkan kebudayaan dan etika berorganisasi yang dirawat para pendiri NU,’’ tegasnya.
Agenda pemilihan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU di Tambakberas diharapkan berlangsung teduh, jauh dari politik transaksional.
Baca Juga: Jelang Muktamar NU, 6 Ruko dan 2 Fasum di Tambakrejo Dibongkar, Pemilik Terima Kompensasi
”Muktamar harus melahirkan kepemimpinan yang elegan, menjaga independensi NU dari kepentingan politik sektoral,’’ ungkapnya.
Menurutnya, tantangan NU ke depan tidaklah ringan.
Salah satunya berkaitan perguruan tinggi.
Dari pemetaan Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU), mayoritas perguruan tinggi NU masih berada pada tahap dasar, yakni Tradisi Akademik Baik.
’’PBNU melalui LPTNU harus segera menyusun roadmap pengembangan terstruktur agar kampus NU bisa naik kelas menuju Smart Campus,’’ jelasnya.
Untuk mengejar ketertinggalan, LPTNU dituntut membuka diri terhadap kolaborasi internasional dan pendanaan strategis, namun tetap wajib menjaga prinsip independensi NU.
’’PBNU diharapkan membuka peluang kerja sama pendanaan dan kelembagaan berskala nasional maupun internasional tanpa mengorbankan independensi organisasi,’’ imbuhnya.
Menjelang muktamar, PBNU diingatkan untuk menjaga jarak yang sama dengan seluruh kekuatan politik.
Nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) milik seluruh umat dan tidak boleh diklaim oleh kelompok tertentu.
’’Aswaja merupakan sistem nilai yang bersifat inklusif dan dapat diterapkan di berbagai lini kehidupan, tanpa harus diklaim secara sepihak oleh satu kelompok atau partai politik tertentu,’’ tandasnya. (naz/jif)
Editor : Anggi Fridianto