JOMBANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang memproyeksikan belanja daerah dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2026 mencapai Rp2,86 triliun.
Proyeksi tersebut disampaikan Bupati Warsubi dalam nota penjelasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Jombang, Kamis (13/8).
Dalam dokumen tersebut, total belanja daerah pada P-APBD 2026 diproyeksikan sebesar Rp2.868.658.390.393,70.
Anggaran itu diarahkan untuk mendukung sejumlah prioritas pembangunan.
Mulai peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), kemandirian desa, penguatan tata kelola pemerintahan, hingga pembangunan infrastruktur.
Dari total belanja tersebut, porsi terbesar dialokasikan untuk belanja operasional.
Pada P-APBD 2026, diproyeksikan mencapai Rp2,222 triliun.
Angka ini meningkat Rp151,44 miliar dari sebelumnya Rp2,070 triliun.
Sementara itu, belanja modal juga mengalami kenaikan.
Dalam proyeksi P-APBD 2026, belanja modal bertambah Rp39,67 miliar dari pagu sebelumnya.
Kenaikan tersebut menunjukkan adanya tambahan ruang fiskal untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan infrastruktur daerah.
Namun, tidak seluruh komponen belanja mengalami peningkatan.
Belanja transfer diproyeksikan turun cukup signifikan sebesar Rp131,48 miliar.
Dari sebelumnya Rp560,47 miliar menjadi Rp428,99 miliar.
Belanja tidak terduga juga mengalami penurunan.
Anggarannya berkurang sekitar Rp242,44 juta, dari Rp9,18 miliar menjadi Rp8,94 miliar.
Di sisi pendapatan, Pemkab Jombang menghadapi penurunan pendapatan transfer.
Pada P-APBD 2026, pendapatan transfer diproyeksikan Rp1,773 triliun atau turun Rp154,46 miliar dari sebelumnya Rp1,928 triliun.
Penurunan terbesar berasal dari transfer pemerintah pusat yang berkurang Rp160,89 miliar.
Dari sebelumnya Rp1,793 triliun menjadi Rp1,632 triliun.
Pendapatan transfer antar daerah diproyeksikan meningkat Rp6,43 miliar, dari Rp135,02 miliar menjadi Rp141,45 miliar.
Sementara itu, sejumlah sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru mengalami peningkatan.
Retribusi daerah diproyeksikan naik Rp27,90 miliar menjadi Rp455,95 miliar.
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga meningkat Rp2,42 miliar menjadi Rp12,66 miliar.
Untuk menjaga keseimbangan anggaran, Pemkab Jombang memproyeksikan penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SILPA 2025 sebesar Rp332,37 miliar.
Nilai tersebut meningkat jauh dibandingkan proyeksi awal Rp131,74 miliar.
’’Setiap rupiah yang dialokasikan pemerintah adalah amanah yang harus kembali kepada masyarakat dan dirasakan manfaatnya dalam bentuk kesejahteraan yang nyata,’’ kata Warsubi.
Sementara itu, Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, mengatakan, setelah nota penjelasan bupati disampaikan, DPRD akan melanjutkan tahapan dengan agenda sidang paripurna pandangan umum fraksi-fraksi.
(yan/jif)