JOMBANG – Panitia Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) terus mematangkan skema layanan kesehatan bagi para muktamirin.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
’’Dalam pembiayaan pelayanan kesehatan, panitia telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Jombang,’’ kata Koordinator Bidang Kesehatan Panitia Muktamar ke-35 NU, dr. HM Zulfikar As’ad, kemarin.
Pihaknya telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, mulai Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Jombang hingga Kementerian Kesehatan.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh peserta muktamar yang membutuhkan pelayanan medis tetap mendapatkan penanganan tanpa terkendala persoalan biaya.
Dukungan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi diharapkan dapat memperkuat skema pembiayaan layanan kesehatan selama pelaksanaan Muktamar ke-35 NU.
Sebab, peserta yang hadir tidak hanya berasal dari Jombang maupun Jawa Timur, tetapi juga dari berbagai daerah di Indonesia.
’’Dari kementerian maupun provinsi akan mendukung kegiatan kita ini,’’ ungkapnya. Sehingga peserta muktamar dari luar Jombang dan Jatim akan tetap bisa dilayani.
Panitia berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada seluruh peserta.
Karena itu, peserta yang membutuhkan pertolongan medis akan tetap mendapatkan layanan terlebih dahulu tanpa harus memikirkan mekanisme pembiayaan.
’’Yang penting kita layani dulu, setelah itu sistem klaimnya akan kita atur. Kita sudah koordinasikan dengan pihak terkait,’’ tegasnya. (ang/jif)
Editor : Anggi Fridianto