JOMBANG – Kemampuan fiskal Pemkab Jombang pada 2027 diproyeksikan menyusut.
Jika sebelumnya APBD berada di kisaran Rp 2,7 triliun, dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 total pendapatan daerah kini dipatok Rp 2,318 triliun.
Artinya, terdapat penurunan sekitar Rp 400 miliar.
Meski ruang fiskal menyempit, sejumlah program prioritas tetap disiapkan. Di antaranya peningkatan jalan kabupaten, pembangunan penerangan jalan umum (PJU), serta Desa Mantra 2027 untuk kegiatan RT/RW.
Dalam rancangan KUA-PPAS 2027, pendapatan daerah diproyeksikan Rp 2.318.798.909.744,55. Sumbernya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 764,83 miliar dan pendapatan transfer Rp 1,553 triliun.
Bupati Jombang Warsubi mengatakan, kondisi tersebut harus disikapi dengan perencanaan anggaran yang lebih matang. Program pembangunan tidak boleh sekadar mengejar serapan, tetapi harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
”Perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan daerah harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional serta mampu menjawab kebutuhan dan potensi daerah,” ujarnya, Senin (10/8).
Menurut Warsubi, setiap program harus memiliki target dan manfaat yang jelas. Pengelolaan keuangan daerah juga harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Baca Juga: Pembahasan APBD 2027 Dimulai, Bupati Warsubi Minta Anggaran Fokus pada Kesejahteraan Warga
Di sisi pendapatan, Pemkab Jombang tetap berupaya memperkuat PAD yang dipatok Rp 764,83 miliar. Optimalisasi dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi, termasuk mendorong digitalisasi penerimaan.
Sejumlah sektor menjadi perhatian, terutama Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor makanan dan minuman. Pemkab juga akan memutakhirkan objek PBB-P2, BPHTB, maupun PBJT.
”Digitalisasi penerimaan harus terus kita dorong. Di sisi lain, objek pajak juga harus diperbarui agar potensi pendapatan yang ada bisa tergali secara optimal,” paparnya.
Sementara itu, pendapatan transfer masih menjadi penopang utama dengan proyeksi Rp 1.553.965.958.100. Dengan kondisi tersebut, Warsubi menekankan penerapan prinsip spending better.
”Belanja diarahkan pada hasil dan manfaat nyata, bukan sekadar menghabiskan anggaran,” tegasnya.
Kebijakan prioritas 2027 tetap menyentuh sektor infrastruktur. Peningkatan jalan kabupaten dan pembangunan PJU masuk prioritas kecamatan. Program Desa Mantra 2027 untuk kegiatan RT/RW juga disiapkan.
Total anggaran untuk kebijakan prioritas tersebut direncanakan Rp 1.691.242.303.170,08.
”Peningkatan infrastruktur jalan dan penerangan jalan umum menjadi bagian dari upaya memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Ini harus kita pastikan manfaatnya benar-benar dirasakan,” kata Warsubi.
Untuk belanja modal, pemkab mengalokasikan Rp 113,39 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan maupun penambahan aset tetap, meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, jaringan, dan irigasi.
Belanja tidak terduga juga disiapkan Rp 10 miliar untuk kebutuhan darurat dan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
Baca Juga: BKAD Plandaan Jombang Gembleng Aparatur Desa, Fokus Tata Kelola dan Transparansi APBDes
Sedangkan belanja transfer ke desa diproyeksikan Rp 570,78 miliar. Anggaran tersebut mencakup bagi hasil pajak dan retribusi kepada pemerintah desa serta bantuan keuangan desa.
”Pembangunan desa tetap menjadi bagian penting. Belanja transfer diarahkan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan desa, peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat,” tuturnya.
Pada sisi pembiayaan, Pemkab Jombang memproyeksikan penerimaan dari SiLPA 2026 sebesar Rp 66,61 miliar. Angka tersebut berasal dari efisiensi belanja dan pelampauan pendapatan pada APBD 2026.
Sementara itu, tidak ada alokasi pengeluaran pembiayaan pada 2027. Pemkab menyebut sejak 2025 hingga 2026 tidak terdapat realisasi pembayaran cicilan pokok utang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, maupun pemberian pinjaman daerah.
Warsubi menegaskan, angka tersebut masih bagian dari tahapan penyusunan APBD 2027. Pemkab bersama DPRD akan membahas kembali program dan anggaran agar sesuai kemampuan keuangan daerah serta prioritas pembangunan.
”Kita berharap seluruh proses penyusunan anggaran berjalan sesuai ketentuan. Yang paling penting, program yang direncanakan bisa memberikan manfaat dan menjawab kebutuhan masyarakat Jombang,” pungkasnya. (yan/naz)