JOMBANG – Rapat Paripurna DPRD Jombang menjadi awal pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027, Senin (10/8).
Dalam paripurna, Bupati Jombang Warsubi menyampaikan gambaran umum Rancangan KUA APBD dan Rancangan PPAS APBD 2027 sebagai bahan pembahasan bersama eksekutif dan legislatif.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji bersama jajaran wakil ketua dan anggota DPRD.
Setelah penyampaian gambaran umum tersebut, rincian arah kebijakan anggaran dalam dokumen KUA-PPAS selanjutnya menjadi bahan pembahasan Pemkab Jombang bersama DPRD.
Warsubi mengatakan, KUA-PPAS memiliki posisi penting dalam menentukan program dan arah pembangunan Kabupaten Jombang pada 2027.
Karena itu, pembahasannya tidak hanya berkutat pada angka-angka anggaran, tetapi harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
”Besar harapan agar pembahasan tersebut dapat berlangsung dengan baik melalui sinergi dan komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Jombang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang,” ujar Warsubi.
Dia menegaskan, kebijakan anggaran harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Setiap program yang nantinya masuk dalam APBD 2027 diharapkan memiliki manfaat yang bisa dirasakan langsung masyarakat.
Warsubi juga mengajak jajaran eksekutif dan legislatif menjaga kebersamaan selama proses pembahasan.
Menurut dia, penyusunan hingga penetapan anggaran harus dilakukan secara terarah dengan tetap menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas.
”Seluruh proses penyusunan dan pembahasan anggaran harus diarahkan untuk mendukung terwujudnya visi pembangunan Kabupaten Jombang, yakni Mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua,” tegasnya.
Dia berharap pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 dapat berlangsung konstruktif dan menghasilkan kesepakatan yang mampu memperkuat program pembangunan di berbagai sektor.
”Semoga seluruh rangkaian pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 antara Pemkab dan DPRD Jombang dapat berjalan lancar dan menghasilkan kesepakatan terbaik bagi daerah,” pungkasnya.
(yan/fid)