JOMBANG – Polemik Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Sejahtera terus bergulir.
Bupati Jombang Warsubi mendorong anggota koperasi segera menggelar rapat anggota luar biasa (RALB).
Forum tersebut diharapkan menjadi pintu masuk pembentukan tim khusus untuk menyelamatkan sekaligus mendata seluruh aset KPRI Sejahtera.
”Kita mendorong anggota KPRI Sejahtera segera menggelar RALB.
Forum tersebut nantinya diharapkan dapat menghasilkan tim yang bertugas melakukan penyelamatan sekaligus pendataan aset koperasi,” tegas Warsubi, Senin (10/8).
Menurutnya, langkah tersebut penting karena hingga kini belum diketahui secara pasti nilai keseluruhan aset yang dimiliki KPRI Sejahtera.
Seluruh aset perlu didata terlebih dahulu sebelum dilakukan penilaian atau appraisal untuk mengetahui nilai sebenarnya.
Baca Juga: Pengurus KPRI Sejahtera Bakal Diperiksa Maraton di Kejari Jombang, Lima Orang Diperiksa Pekan Ini
”Setelah seluruh aset terdata, selanjutnya dilakukan penilaian atau appraisal untuk mengetahui nilai sebenarnya,” imbuhnya.
Warsubi menyebut, tim penyelamatan aset tersebut dapat beranggotakan sembilan atau sebelas orang.
Jumlah anggota dibuat ganjil agar proses pengambilan keputusan di dalam tim dapat berjalan lebih mudah.
”Yang penting membentuk tim untuk menyelamatkan semua aset KPRI Sejahtera,” tegasnya.
Bupati mengakui, hingga kini belum diketahui secara pasti berapa nilai keseluruhan aset KPRI Sejahtera.
Karena itu, pembentukan tim melalui RALB dinilai penting untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai kondisi koperasi, khususnya aset yang dimiliki.
”Saat ini semua masih belum bisa, masih belum diketahui berapa aset sebenarnya.
Makanya dari itu diadakan rapat anggota luar biasa.
Yang penting dibentuk tim penyelamatan aset koperasi, atau untuk mendeteksi berapa asetnya, berapa jumlah asetnya,” jelasnya.
Warsubi menegaskan, KPRI Sejahtera merupakan koperasi yang keberadaannya melekat dengan anggota.
Karena itu, keputusan strategis terkait masa depan koperasi harus dikembalikan kepada anggota melalui mekanisme rapat anggota.
”Namanya koperasi, diadakan anggota, oleh anggota, dan untuk anggota.
Baca Juga: DPRD Jombang Dukung Langkah APH Lakukan Penyelidikan Kasus KPRI Sejahtera
Sebenarnya anggota yang punya kewenangan utama,” tuturnya.
Dia menegaskan, keputusan yang dihasilkan melalui RALB menjadi dasar utama dalam menentukan langkah selanjutnya.
Termasuk menentukan tim yang akan bekerja melakukan pendataan, penyelamatan, dan penanganan aset KPRI Sejahtera.
”Karena keputusan rapat anggota luar biasa itu yang paling utama,” pungkas Warsubi.
Sementara itu, untuk mendukung percepatan penyelesaian persoalan KPRI Sejahtera, Pemkab Jombang sebelumnya telah membebastugaskan sementara Hartono dari jabatan Kepala Bapperida Jombang.
Selanjutnya, pemkab menunjuk pelaksana harian (Plh) untuk menjalankan tugas di instansi tersebut.
”Ya, saat ini Bapak Hartono sudah dibebastugaskan.
Setelah itu kita mengangkat Plh (pelaksana harian) sekretarisnya yang ada di Bapperida,” ujar Warsubi.
(yan/naz)