JOMBANG – Dapur Sekolah Rakyat (SR) Permanen Terintegrasi 1 Jombang di Desa Tunggorono belum mulai beroperasi.
Meski telah memiliki tambahan tenaga juru masak, kebutuhan makan dan minum (mamin) siswa berasrama masih dipenuhi melalui jasa catering.
Kepala SR Terintegrasi 1 Jombang Andik Minarto mengatakan, mekanisme penyediaan konsumsi belum bisa dialihkan ke dapur sekolah karena masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari Kementerian Sosial (Kemensos).
”Sementara masih catering,” ujarnya.
Menurut Andik, secara sumber daya manusia, kebutuhan tenaga untuk mendukung operasional sekolah sudah terpenuhi, termasuk juru masak. Namun, seluruhnya belum dapat bekerja maksimal sebelum ada aturan teknis dari pemerintah pusat.
”Tenaganya sudah mencukupi, tinggal menunggu juknis terlebih dahulu,” katanya.
Saat ini, SR Permanen Terintegrasi 1 Jombang memiliki total 111 tenaga pendidik dan kependidikan. Rinciannya, 42 guru yang terdiri dari kepala sekolah, 20 guru existing, dan 22 guru bantuan Pemkab Jombang.
Selain itu terdapat 24 wali asuh, lima wali asrama, 16 petugas keamanan, sembilan petugas kebersihan, 10 juru masak, serta lima tenaga operator, tata usaha, dan bendahara.
Baca Juga: KBM Sekolah Rakyat Jombang Dimulai, Meski Pembangunan Gedung Baru Belum Rampung Sepenuhnya
Sejak mulai beroperasi 30 Juli lalu, seluruh kebutuhan konsumsi siswa berasrama masih dipasok oleh pihak ketiga melalui layanan katering. Skema tersebut akan tetap berjalan hingga juknis pengelolaan dapur diterbitkan Kemensos.
Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat sendiri merupakan salah satu Program Strategis Nasional yang menjadi bagian dari upaya percepatan pengentasan kemiskinan.
Program tersebut mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, serta Inpres Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Seperti diberitakan sebelumnya, kegiatan belajar mengajar (KBM) di Sekolah Rakyat (SR) Terintegrasi 1 Kabupaten Jombang telah dimulai bersamaan dengan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) sejak Kamis (30/7).
Namun, aktivitas belajar belum sepenuhnya normal karena pembangunan gedung SR di Desa Tunggorono tersebut belum rampung 100 persen.
Untuk menjamin keselamatan siswa, pihak sekolah bersama tim transisi dan pelaksana proyek melokalisir area pembelajaran.
Sejumlah titik yang masih dalam proses pembangunan dipasangi tanda pembatas sehingga tidak dapat diakses siswa. (ang/fid)
Editor : Anggi Fridianto