JOMBANG – Banyaknya kios dan lapak yang tidak lagi ditempati pedagang membuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pasar Perak merosot.
Selama Januari hingga Juni, pasar tersebut hanya menyumbang PAD Rp 63.864.750 atau rata-rata sekitar Rp 10 juta per bulan.
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) Jombang Anjik Eko Saputro mengakui banyaknya tempat usaha yang kosong berdampak langsung terhadap penerimaan retribusi pasar. ”Yang jelas banyak yang tidak terpakai atau dimanfaatkan di sana,” katanya, Kamis (30/7).
Akibatnya, pemerintah tidak bisa menarik retribusi dari kios maupun lapak yang tidak lagi digunakan pedagang. ”Karena tidak ada yang jualan, otomatis kami tidak bisa menarik retribusi. Itu secara otomatis begitu, karena banyak yang kosong,” imbuhnya.
Data Disdagrin menunjukkan, PAD Pasar Perak selama enam bulan pertama tahun ini berasal dari retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha. Pada sektor retribusi pelayanan pasar, penerimaan terbesar berasal dari retribusi toko sebesar Rp 29.734.050.
Disusul retribusi los glodok (LGL) Rp 10.661.700 dan retribusi hewan kecil Rp 2.194.000. ”Retribusi dari ruko, bedak, dan hewan besar nihil,” bebernya.
Baca Juga: Proyek Irigasi Mrican Dimulai, Petani Jombang Diminta Tak Tanam Padi
Adapun pada sektor retribusi jasa usaha, pemasukan hanya berasal dari penitipan kendaraan atau parkir sebesar Rp 21.275.000. ”Sedangkan retribusi MCK, sewa kios atau los, sewa lahan, dan sewa tanah belum memberikan kontribusi terhadap PAD,” imbuhnya.
Menurut Anjik, kondisi tersebut tidak lepas dari masih banyaknya tempat usaha yang tidak lagi beroperasi. Karena itu, Disdagrin terus berupaya menata sekaligus menghidupkan kembali aktivitas perdagangan di Pasar Perak. ”Kami terus berupaya selain menata di sana juga bagaiamana caranya agar pasar ini bermanfaat. Baik masyarakat maupun ke daerah,” ujarnya.
Untuk diketahui, bangunan Pasar Perak terdiri atas dua lantai. Lantai satu memiliki 13 toko, 84 kios, 12 los lesehan, 160 los glodok, satu kamar mandi, dan satu instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Sementara lantai dua terdapat kantor pengelola, 152 kios, dua kamar mandi, dan lima los lesehan.
Lantai satu diperuntukkan bagi pedagang komoditas basah, seperti sayuran, daging, ikan, buah, olahan kedelai, telur, hingga bunga. Sedangkan lantai dua ditempati pedagang komoditas kering, seperti pakaian, aksesoris, perhiasan, tas, buku, hingga alat pertanian yang sebelumnya dikembangkan dengan konsep smart economy.
Sebagai upaya penataan, Pemkab Jombang pada 2024 telah menyegel sedikitnya 50 kios yang tidak lagi digunakan pedagang. Penyegelan dilakukan setelah pemerintah memberikan teguran hingga surat peringatan kepada pemegang hak pakai kios. (fid/naz)
Editor : Anggi Fridianto