JOMBANG – Pemkab Jombang memastikan belum dapat merealisasikan pelebaran belasan jembatan yang menjadi akses menuju Kawasan Industri Utara Brantas. Keterbatasan anggaran membuat proyek infrastruktur yang disorot DPRD Jombang itu masih harus menunggu. Kendati demikian, upaya menyusun perencanaan akan dilakukan dalam waktu dekat.
Sekretaris Dinas PUPR Jombang Agung Setiaji mengatakan, hingga tahun anggaran 2026 belum ada alokasi dana untuk pelebaran jembatan di kawasan tersebut. Bahkan usulan yang diajukan untuk 2027 juga belum bisa dipastikan terealisasi.
”Untuk tahun ini belum ada. Tahun depan juga waktu kami usulkan kemarin masih belum memungkinkan,” katanya.
Meski demikian, Dinas PUPR tidak tinggal diam. Agung mengungkapkan pihaknya akan mencoba mengusulkan penyusunan dokumen perencanaan atau desain teknis melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2026.
Baca Juga: Kawasan Industri Utara Brantas Mandek 15 Tahun, DPRD Jombang Desak Bentuk Tim Percepatan
”Di PAK ini kami coba usulkan dulu desainnya. Jadi kalau nanti 2027 anggarannya memungkinkan, bisa langsung running karena perencanaannya sudah siap,” ujarnya.
Kondisi jembatan di sekitar kawasan industri sebenarnya masih layak dilalui kendaraan. Namun, setelah ruas jalan di sekitarnya diperlebar terutama ruas Kabuh-Tapen, lebar jembatan tidak ikut bertambah sehingga menjadi titik penyempitan.
”Kalau dibilang tidak layak sebenarnya masih layak dilalui. Hanya saja jalannya sudah lebar, jembatannya masih sempit sehingga menjadi bottleneck,” jelasnya.
Persoalan pelebaran jembatan juga tidak hanya menyangkut pekerjaan konstruksi. Sejumlah lokasi masih membutuhkan pembebasan lahan yang menjadi kewenangan instansi lain.
”Kalau di kami tetap support dari sisi konstruksinya. Untuk persoalan lahannya tentu ada pembahasan tersendiri,” tuturnya.
Agung menambahkan, akses menuju Kawasan Industri Utara Brantas nantinya akan terhubung langsung dengan jalan kabupaten rusa Kabuh-Tapen itu. Karena itu, keberadaan jembatan yang memadai dinilai penting agar arus kendaraan logistik tidak terhambat ketika kawasan industri mulai beroperasi.
Sebelumnya, DPRD Jombang menyoroti lambannya penyediaan infrastruktur pendukung Kawasan Industri Utara Brantas.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Jombang Ama Siswanto mendesak Pemkab segera membentuk tim percepatan pembangunan kawasan industri sekaligus mulai mengalokasikan anggaran pelebaran jembatan yang menjadi titik penyempitan akses menuju kawasan tersebut.
Menurut DPRD, infrastruktur dasar harus disiapkan sejak dini agar investasi di Kawasan Industri Utara Brantas tidak kembali terhambat. (riz/fid)
Editor : Anggi Fridianto