RadarJombang.id - Pemdes Bandarkedungmulyo masih menunggu langkah Pemkab Jombang terkait rencana pembebasan lahan untuk pembangunan flyover Mengkreng.
Hingga kini, pemerintah desa mengaku belum menerima pemberitahuan maupun koordinasi resmi mengenai lahan yang akan terdampak proyek tersebut.
Kepala Desa Bandarkedungmulyo Zaenal Arifin mengatakan, komunikasi yang diterima sejauh ini baru sebatas permintaan informasi dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Jombang mengenai batas wilayah Kabupaten Jombang di kawasan Mengkreng.
Baca Juga: Flyover Mengkreng Segera Dibangun, Pemkab Jombang Siapkan Rp 20 Miliar untuk Pembebasan Lahan
”Sampai sekarang belum ada komunikasi ke desa terkait pembebasan lahan. Kemarin hanya ada pertanyaan dari Bapperida mengenai wilayah Kabupaten Jombang yang masuk kawasan Mengkreng,” katanya (3/7).
Menurut dia, pemdes juga belum mengetahui titik maupun luasan lahan yang akan dibebaskan. Sebab, hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai lokasi yang terdampak proyek flyover.
Wilayah Desa Bandarkedungmulyo yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kediri berada di Dusun Braan. Namun, belum dapat dipastikan apakah pembebasan lahan hanya dilakukan di kawasan perbatasan atau meluas hingga mendekati Balai Desa Bandarkedungmulyo, Puskesmas Bandarkedungmulyo, maupun SPBU.
Baca Juga: Flyover Mengkreng Butuh 17 Ribu Meter Persegi Lahan di Jombang, Tiga Daerah Siapkan Pembebasan
”Belum ada yang datang ke desa. Jadi kami juga belum tahu sampai mana lahan yang akan dibebaskan,” ujarnya.
Meski demikian, Zaenal menegaskan pemerintah desa mendukung pembangunan flyover Mengkreng. Menurutnya, proyek tersebut diharapkan mampu mengurai kemacetan yang selama ini terjadi di Simpang Mengkreng.
Namun, ia berharap pembangunan jalan layang juga diikuti peningkatan kapasitas infrastruktur di sekitarnya. Salah satunya melalui pelebaran Jembatan Kayen dan Jembatan Plosorejo agar arus lalu lintas semakin lancar.
”Kalau dari pemdes tentu mendukung karena ini proyek strategis nasional. Yang penting tujuannya mengurangi kemacetan. Hanya saja, Jembatan Kayen dan Plosorejo juga perlu dilebarkan supaya manfaatnya lebih maksimal,” katanya.
Sekitar 17 ribu meter persegi lahan di Kabupaten Jombang bakal terdampak pembangunan Flyover Simpang Mengkreng. Lokasinya berada di Desa/Kecamatan Bandarkedungmulyo, tepat di sisi kanan dan kiri jalur menuju simpang perbatasan Jombang, Nganjuk, dan Kediri.
Kepala Dinas PUPR Jombang Imam Bustomi menyebut total kebutuhan lahan proyek ini diperkirakan lebih dari 50 ribu meter persegi. ”Kalau di Jombang sekitar 17 ribu meter persegi. Kalau Kediri dan Nganjuk saya lupa, tapi totalnya kemungkinan di atas 50 ribu meter persegi,” ujarnya.
Pemkab Jombang mulai menyiapkan langkah konkret untuk mendukung percepatan pembangunan Flyover Mengkreng.
Fokus utama saat ini adalah pembebasan lahan sekitar 17 ribu meter persegi di Desa/Kecamatan Bandarkedungmulyo, yang akan terdampak proyek.
Kepala Bapperida Jombang, Hartono, menegaskan pembebasan lahan menjadi syarat mutlak sebelum konstruksi dimulai. Pemerintah daerah sudah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 20 miliar melalui P-APBD 2026.
”Angka tersebut masih berupa perkiraan awal, menunggu hasil appraisal harga tanah oleh tim independen,” terangnya.
Baca Juga: Tiga Pemkab Kebut Penyusunan Proposal Flyover Mengkreng, Segini Estimasi Anggaran Proyek
Hartono menambahkan, proyek ini melibatkan tiga kabupaten sekaligus, yakni Jombang, Kediri, dan Nganjuk, sehingga pembebasan lahan harus dilakukan bersama sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
”Pemerintah pusat menargetkan pembangunan dimulai pada 2027, sehingga seluruh persoalan lahan harus tuntas sebelum proses lelang,” bebernya.
Simpang Tiga Mengkreng selama ini dikenal sebagai titik kemacetan parah akibat pertemuan arus kendaraan dengan perlintasan sebidang kereta api.
Flyover ini diharapkan menjadi solusi permanen untuk mengurai kepadatan lalu lintas di kawasan perbatasan tiga kabupaten tersebut. (fid/naz)
Editor : Achmad RW