JOMBANG – Pemkab Jombang menyiapkan guru sementara untuk mendukung operasional Sekolah Rakyat tahun ajaran 2026-2027 yang dijadwalkan mulai berjalan pada 14 Juli mendatang. Langkah tersebut ditempuh karena tenaga pendidik dan kependidikan yang disiapkan Kementerian Sosial (Kemensos) belum seluruhnya siap bertugas.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Jombang Purwanto mengatakan, saat ini fokus utama tim Transisi Sekolah Rakyat adalah menyiapkan tenaga pengajar agar kegiatan belajar mengajar dapat dimulai sesuai jadwal.
Guru yang akan ditugaskan berasal dari kalangan aparatur sipil negara (ASN) maupun tenaga honorer di lingkungan Pemkab Jombang.
”Guru ASN maupun honorer akan kami tugaskan sementara selama sekitar empat bulan sampai guru dan tenaga kependidikan dari Kemensos siap. Saat ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Cabdindik Jombang sedang mempersiapkannya," katanya.
sBaca Juga: Kuota Sekolah Rakyat Jombang Resmi Penuh, 270 Siswa dari Keluarga Miskin Lolos Seleksi
Ia menambahkan, penugasan tersebut hanya bersifat sementara. Setelah pemerintah pusat menempatkan guru yang direkrut Kemensos, seluruh guru yang ditugaskan Pemkab akan kembali ke instansi atau sekolah asal masing-masing.
”Ya teknisnya nanti disiapkan masing-masing OPD,’’ tambah Purwanto, yang juga ketua Tim Transisi Sekolah Rakyat ini.
Tim Transisi Sekolah Rakyat telah dibentuk berdasarkan surat keputusan (SK) bupati. Setelah tim terbentuk, pemerintah langsung menggelar rapat koordinasi dan konsolidasi untuk memastikan seluruh persiapan berjalan sesuai rencana. ”Tim transisi beranggotakan beberapa OPD, baik di lingkup Pemkab dan OPD vertical,” bebernya.
Tim tersebut bertugas menyusun rencana kerja selama masa transisi, memfasilitasi penyediaan lahan dan penyelesaian administrasi pembangunan gedung Sekolah Rakyat permanen, mengoordinasikan kesiapan infrastruktur pendukung seperti akses jalan, air bersih, listrik, dan drainase, serta melakukan pemutakhiran data calon peserta didik dari keluarga miskin dan miskin ekstrem berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
”Selain itu, tim juga bertanggung jawab mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah, seperti layanan kesehatan, pemenuhan gizi, jaminan sosial, hingga administrasi kependudukan bagi peserta didik,’’ pungkasnya. (ang/naz)
Editor : Anggi Fridianto