JOMBANG - Pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Jombang belum tuntas. Hingga awal Juli, sebanyak 95 desa dan kelurahan tetap belum juga bisa membangun gerai. Mayoritas terbentur persoalan lahan.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkop UM) Jombang Hari Purnomo mengatakan, pihaknya bersama Satgas KDKMP belum melakukan pembaruan data. Update progres baru akan dilakukan pada akhir pekan ini. ”Datanya masih sama seperti Juni. Akhir minggu ini akan kami update bersama Satgas KDKMP Jombang,” katanya, Rabu (1/7).
Berdasarkan data Dinkop UM, seluruh 306 koperasi desa dan kelurahan di Jombang telah mengantongi badan hukum, Nomor Induk Berusaha (NIB), serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sebanyak 286 koperasi juga sudah melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT).
Dari sisi operasional, 80 KDKMP telah diluncurkan. Rinciannya, 37 koperasi beroperasi melalui skema PT Agrinas dan 12 koperasi berjalan secara mandiri.
Sementara itu, pembangunan gerai baru terealisasi di 211 desa dan kelurahan. Sisanya, 95 desa masih belum dapat memulai pembangunan.
”Dari jumlah tersebut, 28 desa sudah memiliki lahan dan tinggal menunggu proses pembangunan. Sebanyak 30 desa masih terkendala pengurukan lahan, 17 desa belum memiliki lahan sama sekali, sedangkan 20 desa masih mengajukan permohonan penggunaan aset milik pemerintah daerah, pemerintah provinsi, maupun BUMN,” bebernya.
Baca Juga: Forum KDKMP Jombang Mengadu ke DPRD, Regulasi Tak Jelas Bikin Pengurus Khawatir Tersandung Hukum
Di Kecamatan Bandarkedungmulyo misalnya. Hingga awal Juli, baru tiga dari total sebelas desa yang berhasil membangun gerai KDKMP, yakni Desa Kayen, Mojokambang, dan Gondangmanis.
”Masih tiga desa yang sudah berdiri. Yang lainnya masih vakum, belum ada pergerakan sama sekali,” terang Koordinator Kepala Desa se-Kecamatan Bandarkedungmulyo Zaenal Arifin, Rabu (1/7).
Menurut dia, sebagian besar desa masih terkendala persoalan lahan. Desa Bandarkedungmulyo dan Brodot masih membutuhkan pengurukan lahan. Desa Brangkal dan Barongsawahan belum memiliki lahan sehingga mengusulkan pemanfaatan aset milik Pemkab Jombang.
Sementara itu, Desa Banjarsari dan Karangdagangan sebenarnya sudah memiliki bangunan. Namun, keduanya masih menunggu kepastian apakah bangunan tersebut dapat dimanfaatkan melalui renovasi tanpa harus membangun gedung baru.
Adapun Desa Tinggar telah memiliki lahan, tetapi belum memenuhi kriteria. ”Rata-rata kendalanya memang lahan. Ada yang lahannya sudah siap tetapi terkendala biaya pengurukan. Sampai sekarang juga belum ada tindak lanjut terkait pembahasan bantuan untuk pengurukan,” kata Zaenal yang juga Kepala Desa Bandarkedungmulyo. (fid/naz)
Editor : Anggi Fridianto