JOMBANG – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jombang mulai melakukan pembahasan awal terkait arah kebijakan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2026, Rabu (1/7). Ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi agar pembahasan P-APBD 2026 dapat berjalan lebih efektif dan tepat waktu.
’’Ini rapat awal Banggar untuk membahas P-APBD 2026. Memang KUA-PPAS Perubahan belum diserahkan oleh pemerintah daerah, tetapi pembahasan harus mulai dilakukan sejak dini agar ketika dokumen masuk prosesnya bisa lebih cepat dan terarah," ujarnya.
Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji mengatakan, rapat yang digelar merupakan tahapan awal untuk memetakan kebutuhan anggaran sekaligus menyusun prioritas pembangunan yang akan masuk dalam Perubahan APBD 2026.
Menurut Hadi, DPRD ingin memastikan program-program prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap mendapatkan perhatian dalam penyusunan anggaran perubahan. Terutama sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
"Kami ingin program-program wajib tetap menjadi prioritas. Pendidikan harus berjalan baik, layanan kesehatan harus tetap optimal, begitu juga pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah," katanya.
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan, pembahasan sejak awal diperlukan agar tidak terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan program pembangunan. Sebab, setiap perubahan anggaran harus benar-benar disusun berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.
"Kalau pembahasan dilakukan lebih awal, maka berbagai kebutuhan daerah bisa dipetakan sejak sekarang. Nanti ketika masuk tahap pembahasan resmi, tinggal dilakukan penyesuaian berdasarkan kondisi anggaran yang ada," jelasnya.
Selain itu, DPRD juga ingin memastikan anggaran yang dialokasikan dalam P-APBD 2026 mampu menjawab berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat. Mulai peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan hingga percepatan pembangunan infrastruktur.
"Jangan sampai program yang sudah direncanakan tidak bisa berjalan karena persoalan perencanaan anggaran. Makanya kami mulai melakukan pembahasan sejak sekarang," terangnya.
Baca Juga: Gelar Rapat Paripurna, Bupati Warsubi Paparkan Kinerja APBD Jombang 2025
Hadi menambahkan, sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi kunci agar proses penyusunan P-APBD berjalan lancar. Dengan komunikasi yang baik, program-program prioritas dapat diakomodasi tanpa mengabaikan kemampuan keuangan daerah.
"Kami berharap saat KUA-PPAS Perubahan nanti disampaikan, pembahasannya bisa lebih cepat karena DPRD sudah memiliki gambaran awal mengenai kebutuhan dan prioritas yang harus didorong," ungkapnya.
Menurutnya, percepatan pembahasan juga penting agar pelaksanaan program tidak terhambat dan manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat.
’’Tujuan akhirnya tentu bagaimana program-program pembangunan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Jombang,’’ ungkapnya.(yan/jif)
Editor : Anggi Fridianto