JOMBANG - Rencana pembangunan flyover Mengkreng mulai memasuki tahap persiapan. Pemkab Jombang menyiapkan anggaran sekitar Rp 20 miliar untuk pembebasan lahan sebagai syarat dimulainya proyek yang ditargetkan dibangun pemerintah pusat pada 2027. Anggaran tersebut akan diusulkan melalui Perubahan APBD (P-APBD) 2026.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Baperinda) Kabupaten Jombang Hartono mengatakan, flyover Mengkreng menjadi salah satu proyek prioritas pemerintah pusat untuk mengatasi kemacetan di perlintasan sebidang kereta api.
Menurutnya, dalam sejumlah pembahasan dengan Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah daerah diminta segera menyiapkan lahan agar pembangunan berjalan sesuai target.
”Kami sudah mendapatkan informasi bahwa pembangunan flyover Mengkreng direncanakan mulai tahun 2027. Karena itu daerah diminta menyiapkan lahannya lebih dulu. Pembebasan lahan harus selesai sebelum proyek konstruksi dimulai," ujarnya, Senin (29/6).
Baca Juga: Gibran Bikin Layanan Pengaduan 'Lapor Mas Wapres' Begini Cara Mengakses dan Layanan yang Diberikan
Hartono menjelaskan, proyek tersebut melibatkan tiga daerah karena berada di kawasan perbatasan Kabupaten Jombang, Kediri, dan Nganjuk. Karena itu, pembebasan lahan harus dilakukan secara bersama sesuai kebutuhan di masing-masing wilayah.
”Ini bukan hanya tanggung jawab Jombang. Ada tiga kabupaten yang terlibat, yakni Jombang, Kediri dan Nganjuk. Semuanya diminta menyiapkan lahan agar proyek ini bisa berjalan sesuai rencana,” katanya.
Sebagai bentuk komitmen, Pemkab Jombang mengalokasikan estimasi anggaran sekitar Rp 20 miliar. Namun, besaran kebutuhan final masih menunggu hasil appraisal atau penilaian harga tanah oleh tim independen. ”Saat ini kami masih menunggu hasil appraisal. Dari situ nanti akan diketahui berapa kebutuhan riil anggaran pembebasan lahan. Angka Rp 20 miliar yang kami siapkan masih berupa estimasi awal," terangnya.
Menurut Hartono, pembebasan lahan menjadi tahapan paling krusial karena pemerintah pusat menghendaki seluruh persoalan lahan rampung sebelum proses lelang dimulai. Karena itu, koordinasi dengan instansi terkait terus dilakukan agar target pembangunan pada 2027 tidak bergeser. ”Kalau target pembangunan tahun 2027, maka persoalan lahannya harus tuntas lebih dulu. Jangan sampai ketika anggaran pembangunan sudah tersedia, lahan justru belum siap," tegasnya.
Baca Juga: Flyover Mengkreng Butuh 17 Ribu Meter Persegi Lahan di Jombang, Tiga Daerah Siapkan Pembebasan
Selama ini Simpang Tiga Mengkreng menjadi salah satu titik kemacetan terparah di perbatasan Jombang, Kediri, dan Nganjuk. Antrean kendaraan kerap mengular akibat tingginya volume lalu lintas yang bertemu dengan perlintasan sebidang kereta api. ”Yang jelas kami mendukung penuh rencana pembangunan flyover Mengkreng. Saat ini fokus kami adalah menyiapkan seluruh kebutuhan daerah, terutama terkait pembebasan lahan agar target pembangunan dari pemerintah pusat bisa terlaksana," pungkas Hartono.
Seperti diberitakan sebelumnya, sekitar 17 ribu meter persegi lahan di Kabupaten Jombang bakal terdampak pembangunan Flyover Simpang Mengkreng. Lokasinya berada di Desa/Kecamatan Bandarkedungmulyo, tepat di sisi kanan dan kiri jalur menuju simpang perbatasan Jombang, Nganjuk, dan Kediri.
Kepala Dinas PUPR Jombang Imam Bustomi menyebut total kebutuhan lahan proyek ini diperkirakan lebih dari 50 ribu meter persegi. ”Kalau di Jombang sekitar 17 ribu meter persegi. Kalau Kediri dan Nganjuk saya lupa, tapi totalnya kemungkinan di atas 50 ribu meter persegi,” ujarnya.(yan/naz)
Editor : Anggi Fridianto