JOMBANG – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jombang menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk: Potensi Jasa Konsultansi dan Perizinan PBG dan SLF di Jombang di Aula Dinas PUPR, Selasa (23/6).
Ini forum evaluasi penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) selama tiga tahun terakhir.
’’Melalui forum ini kami berharap berbagai kendala yang ada dapat diidentifikasi dan dicarikan solusi bersama sehingga pelayanan PBG dan SLF dapat semakin optimal,’’ kata Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jombang, Imam Bustomi.
Forum itu digelar untuk mengidentifikasi berbagai kendala dalam pelayanan perizinan bangunan gedung sekaligus merumuskan solusi bersama antara pemerintah daerah dan pelaku jasa konstruksi.
FGD diikuti asosiasi konsultan konstruksi, Inkindo dan Perkindo. Serta seluruh badan usaha jasa konsultansi konstruksi di Jombang. Hadir pula sejumlah instansi yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan bangunan gedung.
Penyelenggaraan PBG dan SLF merupakan instrumen penting untuk menjamin kualitas bangunan gedung. Karena itu, keberhasilan pelayanan tidak hanya bergantung pada pemerintah sebagai penyelenggara layanan. Tetapi juga memerlukan dukungan aktif para konsultan konstruksi sebagai mitra strategis dalam proses perencanaan, pendampingan, hingga pemenuhan persyaratan teknis.
Baca Juga: Antisipasi Musim Hujan, PUPR Jombang Tangani Tanggul Putus di Plandaan
Dalam forum itu, Kepala Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi Dinas PUPR Jombang, Edy Yulianto, memaparkan hasil evaluasi yang menunjukkan kontribusi konsultan lokal dalam pelayanan PBG dan SLF masih relatif rendah.
’’Jumlah permohonan PBG di Jombang mencapai lebih dari 1.000 permohonan setiap tahun,’’ ucapnya. Namun, konsultan yang memberikan layanan rata-rata hanya sekitar 30 persen dari keseluruhan konsultan yang ada di Kabupaten Jombang.
Sementara pada pelayanan SLF, keterlibatan konsultan bahkan lebih rendah. Sepanjang 2025, hanya sekitar 6,15 persen konsultan yang memberikan layanan tersebut.
’’Evaluasi kami menunjukkan kontribusi konsultan dalam pelayanan PBG maupun SLF masih perlu ditingkatkan,’’ kata Edy.
Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa kendala yang dihadapi konsultan. Di antaranya, minimnya informasi kepada masyarakat dalam memilih konsultan. Keterbatasan tenaga ahli di bidang struktur, arsitektur. Serta mekanikal, elektrikal dan perpipaan (MEP). Juga masih kurangnya pemahaman mengenai mekanisme perizinan PBG dan SLF.
Untuk mengatasi persoalan itu, Pemkab Jombang menyiapkan sejumlah langkah. Antara lain, mengoptimalkan aplikasi SIJAKI sebagai media informasi bagi masyarakat dalam memilih konsultan. Menyelenggarakan pelatihan bagi tenaga konsultan untuk meningkatkan kompetensi teknis. Serta menyediakan ruang konsultasi bagi pelaku jasa konstruksi agar memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai proses perizinan.
Baca Juga: Pemkab Jombang Susun RDTR Kecamatan Ngoro, Fokus Tata Permukiman hingga Wisata Budaya
Peserta juga memperoleh materi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jombang mengenai perizinan berusaha berbasis risiko. Materi itu mencakup perkembangan kebijakan penyelenggaraan perizinan bangunan gedung serta mekanisme pelayanan melalui sistem elektronik.
Berbagai masukan yang muncul dalam diskusi akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk menyempurnakan kebijakan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang penyelenggaraan bangunan gedung.
’’Forum ini memberi gambaran mengenai kondisi di lapangan sekaligus kebutuhan para pelaku jasa konstruksi. Harapannya, pelayanan perizinan PBG dan SLF di Kabupaten Jombang dapat semakin efektif, mudah, dan berkualitas,’’ ungkapnya. (fid/jif)
Editor : Anggi Fridianto